TIMIKA, Koranpapua.id– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, melontarkan peringatan keras terhadap lambatnya penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU yang hingga kini belum juga teratasi.
Dalam arahannya saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Mimika, Papua Tengah, Senin 20 Juli 2026, Emanuel menegaskan bahwa dua persoalan tersebut kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika dan akan segera dievaluasi.
Menurutnya, realisasi Dana Otsus masih bergerak lambat sehingga memerlukan evaluasi khusus bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengelolanya.
“Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, pergerakan Dana Otsus juga masih lambat. Ini menjadi sorotan. Karena itu saya akan mengundang 13 OPD pengampu Dana Otsus untuk kita duduk bersama melihat apa yang menjadi kendalanya,” tegas Emanuel.
Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan menggelar rapat khusus yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, serta seluruh OPD terkait untuk membedah penyebab lambatnya realisasi program yang dibiayai Dana Otsus.
Menurut Emanuel, percepatan penyerapan anggaran menjadi penting agar program-program yang telah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain menyoroti Dana Otsus, Wakil Bupati juga menyinggung persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU yang belakangan menjadi keluhan masyarakat Mimika.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Antrean di SPBU sudah cukup panjang dan menjadi masalah bagi kita. Saya juga akan mengundang dinas terkait untuk membahas persoalan ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Emanuel mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan pembelian BBM oleh oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan distribusi bahan bakar bersubsidi.
Informasi tersebut, kata dia, diperoleh dari penjelasan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Mimika pada beberapa waktu lalu.
“Kami juga akan membahas pembelian BBM oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan dari Kadis Koperindag, ada dugaan pembelian BBM secara ilegal yang harus kembali ditertibkan,” katanya.
Pernyataan Wakil Bupati menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Otsus sekaligus memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah, termasuk hasil evaluasi terhadap 13 OPD pengampu Dana Otsus serta upaya penertiban dugaan penyalahgunaan BBM yang selama ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab panjangnya antrean di sejumlah SPBU di Kabupaten Mimika. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
