TIMIKA, Koranpapua.id – Asosiasi Pencari Kerja Lokal Carstensz Mimika (APELCAMI) mempertanyakan proses seleksi peserta pelatihan peningkatan kompetensi pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika.
Mereka menemukan sejumlah nama yang disebut pernah mengikuti pelatihan pada 2025 kembali tercantum sebagai peserta pada 2026.
Wakil Ketua I APELCAMI, Geelvink Bob Kafiar, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya membandingkan data peserta pelatihan 2025 dan 2026.
“Ini kompleks. Ada yang sudah pernah ikut tahun lalu, tetapi ikut lagi tahun ini. Kami sudah bandingkan data 2025 dengan 2026 dan menemukan nama yang kembali masuk,” ujar Geelvink Jumat 4 September 2026.
Menurut Geelvink, persoalan lain muncul karena ada peserta yang sebelumnya mengikuti wawancara, tetapi tidak mengetahui hasil seleksinya dan kemudian muncul dalam daftar peserta pelatihan.
“Kami berbicara berdasarkan data. Jangan kemudian kami dianggap provokasi hanya karena mempertanyakan sesuatu yang memang perlu dijelaskan,” katanya.
Karena itu, dia meminta Disnakertrans Mimika membuka dasar penetapan peserta secara transparan, termasuk jumlah pendaftar, peserta wawancara, peserta yang lolos, serta peserta yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan.
Mereka juga mempertanyakan komposisi peserta non-OAP dalam program yang dibiayai melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).
“Kalau Otsus untuk orang Papua, kami orang Papua ini sebenarnya ada di mana? Apakah kami berada di dalam pagar Otsus atau justru di luar pagar sebagai tamu?” tegas Geelvink.
Sekretaris APELCAMI, Bohy Kwijangge, mengatakan kekecewaan semakin besar setelah pertemuan yang sebelumnya diharapkan menjadi ruang klarifikasi tidak menghasilkan solusi.
“Kalau memang sudah ada kesepakatan untuk bertemu, kami datang mengikuti apa yang disampaikan. Tetapi sampai di sana tidak ada solusi yang kami dapatkan,” ujarnya.
Karena belum mendapat penjelasan, APELCAMI bersama sejumlah pencari kerja kemudian membawa persoalan tersebut ke DPRK Mimika untuk meminta ruang dialog dan klarifikasi.
Ketua APELCAMI, Yupinius Mahal, menegaskan pihaknya tidak bermaksud membuat keributan. Mereka hanya meminta pemerintah menjelaskan proses seleksi secara terbuka.
“Kami datang bukan karena kepentingan suku tertentu. Kami datang karena ingin mengetahui kenapa pencari kerja lokal yang sudah mengikuti proses seleksi justru banyak yang ditinggalkan,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar penetapan peserta agar tidak menimbulkan dugaan keberpihakan maupun ketidakadilan.
“Kalau ini anggaran untuk Papua, untuk Kabupaten Mimika, lalu orang Papua sendiri banyak yang tidak masuk, pertanyaannya anggaran ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa?” tegas Yupinius.
APELCAMI berharap Disnakertrans segera membuka data seleksi dan memberikan penjelasan kepada para pencari kerja.
Bagi mereka, persoalan tersebut bukan sekadar soal siapa yang mengikuti pelatihan, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan anggaran dan keberpihakan terhadap pencari kerja lokal. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
