TIMIKA, Koranpapua.id– Di tengah derasnya investasi dan aktivitas perusahaan berskala besar di Kabupaten Mimika, persoalan Pencari Kerja (Pencaker) lokal justru semakin menjadi sorotan.
Ribuan warga yang mengaku sebagai pencari kerja lokal masih kesulitan mendapatkan kesempatan kerja di daerah sendiri.
Asosiasi Pencari Kerja Lokal Carstensz Mimika (APELCAMI) menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Mimika.
APELCAMI menilai kondisi yang ada tersebut belum memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi Pencaker lokal.
Anggota APELCAMI, Ulyana Rumbararar, mengatakan persoalan Pencaker lokal bukan lagi masalah kecil, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRK Mimika.
“Perkenalkan, nama saya Yuliana Rumbararar. Saya adalah aktivis HAM, tetapi juga anggota dari Asosiasi Pencaker Lokal Carstensz Mimika,” ujar Uly saat diwawancarai koranpapua.id, Jumat 7 Agustus 2026.
Menurutnya, APELCAMI saat ini tengah melakukan aksi penggalangan dana sebagai bentuk gerakan masyarakat untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan Pencaker lokal di Kabupaten Mimika.
Langkah tersebut, kata Uly, dilakukan karena selama ini Pencaker lokal dinilai belum memiliki perlindungan regulasi yang kuat dalam menghadapi persaingan mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri.
“Teman-teman saat ini sedang melakukan kegiatan aksi galang dana untuk membuat Perda guna mendorong dan melindungi hak Pencaker lokal yang ada di Kabupaten Mimika,” katanya.
Tak Berhenti di Galang Dana, APELCAMI Gandeng Akademisi
APELCAMI tidak ingin gerakan tersebut berhenti hanya pada aksi penggalangan dana.
Setelah kegiatan tersebut, mereka berencana membangun relasi dengan sejumlah akademisi di Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura untuk membantu menyusun rancangan Perda yang nantinya akan didorong kepada DPRK Mimika.
“Kami akan membangun relasi dengan beberapa akademisi yang ada di UNCEN untuk membantu kami membuat draft Perda. Supaya hal itu bisa kami dorong agar nanti disahkan di DPR,” ungkapnya.
Bagi APELCAMI, keberadaan Perda tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai hak Pencaker lokal, termasuk mekanisme rekrutmen, transparansi informasi lowongan, serta keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14 Ribu Pencaker, Pemerintah Jangan Tutup Mata
Uly mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki APELCAMI, jumlah Pencaker di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 14.000 orang.
Angka tersebut dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata, karena dengan demikian ribuan keluarga kini menggantungkan harapan pada kesempatan kerja dan kebijakan pemerintah.
Karena itu, APELCAMI mendesak para pengambil kebijakan, mulai dari Bupati Mimika, Dinas Tenaga Kerja hingga DPRK Mimika, untuk tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
“Harapan kami ke depannya kepada para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, bupati, kepala Disnaker, tetapi juga DPR, agar dapat melihat persoalan ini, karena ini sangat krusial,” tegasnya.
Investasi Besar, Mengapa Anak Daerah Masih Jadi Penonton?
Persoalan yang paling disoroti APELCAMI bukan sekadar jumlah Pencaker yang tinggi, tetapi ketimpangan antara besarnya investasi di Mimika dengan kesempatan kerja yang dirasakan masyarakat lokal.
Menurut Uly, Mimika merupakan daerah dengan aktivitas investasi yang sangat besar. Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat lokal yang mencari pekerjaan.
“APELCAMI hadir di Kabupaten Mimika karena kami adalah manusia-manusia yang menyadari bahwa kami merasa sebagai Pencaker lokal seperti orang asing yang ada di kabupaten ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik keras terhadap tata kelola ketenagakerjaan di Mimika.
“Padahal kalau mau dilihat, investasi besar-besaran itu terjadi di Kabupaten Mimika. Tetapi kenapa tidak ada keadilan dan transparansi dalam merekrut pencaker lokal?” lanjutnya.
Pertanyaan Besar untuk Pemkab dan DPRK Mimika
APELCAMI kini melempar pertanyaan terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK: di mana keberpihakan pemerintah terhadap pencaker lokal?
Jika investasi terus tumbuh, perusahaan terus beroperasi, dan proyek pembangunan terus berjalan, tetapi ribuan pencaker lokal tetap menganggur, maka pemerintah
dituntut menjelaskan apakah sistem ketenagakerjaan yang berjalan selama ini.
Bagi APELCAMI, persoalan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar sosialisasi atau janji pemerintah.
Mereka menginginkan aturan yang jelas, data yang terbuka, proses rekrutmen yang transparan, pengawasan yang kuat, serta mekanisme perlindungan bagi pencaker lokal.
APELCAMI menegaskan akan terus mendorong lahirnya regulasi tersebut melalui jalur masyarakat, akademisi, pemerintah maupun lembaga legislatif.
Sebab bagi mereka, Mimika tidak boleh hanya menjadi tempat investasi menghasilkan keuntungan, sementara anak daerah sendiri hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
