TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah Distrik Mimika Baru (Miru), Kabupaten Mimika, memilih memusatkan program padat karya tahun ini untuk mengatasi banjir yang berulang di sejumlah kawasan di wilayah itu.
Langkah tersebut dinilai mulai membuahkan hasil, meski di sisi lain keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, mengatakan seluruh anggaran padat karya sebesar Rp1 miliar diarahkan untuk membersihkan saluran drainase, mengangkat sedimentasi, hingga menangani titik-titik rawan banjir.
“Padat karya tahun ini kami fokuskan untuk penanganan banjir dan kebersihan lingkungan sesuai DPA. Anggarannya masih Rp1 miliar,” kata Merlyn kepada Koranpapua.id, Rabu 22 Juli 2026.
Menurutnya, besaran anggaran tersebut belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Sebagai distrik dengan wilayah yang luas dan menjadi pusat aktivitas masyarakat, Mimika Baru menghadapi persoalan lingkungan yang jauh lebih kompleks dibanding distrik lain.
Ia menilai kebijakan penganggaran masih menggunakan pola pemerataan sehingga belum mempertimbangkan beban kerja masing-masing distrik.
“Kalau melihat luas wilayah dan banyaknya persoalan yang harus ditangani, idealnya anggaran padat karya di Mimika Baru Rp3 miliar. Jangan disamaratakan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Merlyn menjelaskan, sebagian besar anggaran tahun ini terserap untuk penanganan banjir di kawasan Makarena, belakang Kantor Pos, belakang Keuskupan, serta kegiatan pembersihan di sejumlah kelurahan.
Ia mengakui pelaksanaan pekerjaan juga tidak selalu berjalan mudah. Di beberapa lokasi, sedimentasi yang sudah mengeras membuat pekerjaan tidak bisa dilakukan hanya dengan tenaga manusia. Sementara itu, aturan padat karya membatasi penggunaan alat berat.
“Kami sempat bekerja secara manual, tetapi tidak bergerak sama sekali karena sedimentasinya sudah keras. Akhirnya harus menggunakan alat agar pekerjaan bisa diselesaikan,” katanya.
Meski demikian, Merlyn memastikan realisasi anggaran padat karya telah mencapai 100 persen dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Beberapa kawasan yang sebelumnya hampir selalu tergenang saat hujan kini mulai terbebas dari banjir setelah dilakukan normalisasi saluran.
“Di Makarana misalnya, dulu setiap hujan pasti banjir. Sekarang kondisinya jauh lebih baik. Selanjutnya tinggal pekerjaan teknis yang dilanjutkan oleh PUPR,” ujarnya.
Menurut Merlyn, pemerintah distrik kini lebih mengedepankan langkah pencegahan dibanding menunggu persoalan membesar.
Setiap laporan atau indikasi banjir dari masyarakat langsung ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi bencana.
“Jangan tunggu masyarakat sudah terdampak baru pemerintah turun. Kalau ada potensi masalah, kami berusaha bergerak lebih awal supaya bisa dicegah,” katanya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
