SORONG, Koranpapua.id– Penyelenggaraan ibadah haji nasional memasuki babak baru. Setelah berbagai apresiasi terhadap pelaksanaan haji 1447 Hijriah/2026 M, pemerintah mulai menggeser fokus dari narasi keberhasilan menuju budaya evaluasi menyeluruh.
Pergeseran paradigma ini dinilai penting agar kualitas pelayanan jemaah tidak berhenti pada pencapaian sesaat, tetapi terus meningkat secara sistematis dari musim ke musim.
Pesan tersebut menjadi inti kunjungan kerja Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, ke Sorong, Papua Barat Daya, Jumat 17 Juli 2026.
Dalam kegiatan acara Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlangsung di Sorong, Menhaj menegaskan reformasi pelayanan haji hanya dapat diwujudkan, jika seluruh jajaran berani mengidentifikasi kelemahan secara terbuka, bukan sekadar merayakan keberhasilan.
Menurutnya, kunjungan ini memiliki makna strategis. Pasalnya, Papua Barat Daya menjadi salah satu daerah yang dikunjungi Menhaj setelah transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses pembenahan pelayanan haji tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga dimulai dari daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan jemaah.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, unsur Forkopimda, serta jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Papua Barat Daya.
Mengawali arahannya, Menhaj mengaku memiliki komitmen moral untuk menyapa langsung seluruh jajaran kementerian di daerah sejak perubahan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, hari ini saya dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Terus terang saya merasa memiliki utang kunjungan,” ujarnya.
“Sejak Badan Penyelenggara Haji dibentuk hingga menjadi Kementerian Haji dan Umrah, baru hari ini saya bisa hadir di sini,” ujar Menhaj dalam sambutannya.
Menurut Irfan, Papua Barat Daya tidak hanya dikenal melalui Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga memiliki modal sosial.
Seperti persaudaraan, toleransi, dan budaya gotong royong yang menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan pelayanan publik, termasuk pelayanan kepada jemaah haji.
Dalam kesempatan itu, meski memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, namun Menhaj mengingatkan bahwa penghargaan tidak boleh membuat institusi berhenti melakukan pembenahan.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” tegas Menhaj.
Menurutnya, evaluasi tidak lagi diposisikan sebagai kegiatan administratif setelah musim haji berakhir, melainkan menjadi instrumen utama untuk memperkuat kualitas pelayanan pada musim berikutnya.
Pendekatan itu dinilai strategis karena tantangan penyelenggaraan haji terus berkembang, mulai dari pelayanan jemaah, koordinasi lintas lembaga, penguatan sumber daya manusia, hingga penyesuaian kebijakan dengan dinamika Arab Saudi. (Redaksi)
