JAKARTA, Koranpapua.id- Gereja-gereja Indonesia yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI), buka suara terkait konflik senjata berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua dan telah memakan korban jiwa cukup besar dari kalangan sipil.
Gereja-gereja Indonesia bersepakat satu suara menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan prioritas pada penanganan krisis kemanusiaan ketimbang fokus pada pendekatan keamanan di Papua.
Mereka juga mendesak agar selalu mengutamakan perlindungan warga sipil dalam menangani konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada 16 Juli 2026, FUKRI menyampaikan bahwa, lebih dari 100.000 warga sipil masih mengungsi di berbagai wilayah Papua.
Kondisi para pengungsi cukup prihatin, karena keterbatasan pangan, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, dan pelayanan pastoral.
FUKRI ini mencakup Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), serta Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI).
Termasuk Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLI), Gereja Pentakosta Indonesia (PBI), Gereja Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan Gereja Ortodoks Indonesia
FUKRI menyatakan bahwa negara telah memperkuat pendekatan keamanannya melalui pengerahan tambahan personel militer non-organik, pembangunan fasilitas pertahanan baru, serta pelibatan aparat keamanan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kebijakan tersebut, menurut mereka, memunculkan pertanyaan mendasar: “Apakah pendekatan keamanan yang kian dominan itu benar-benar menjawab kebutuhan utama Orang Asli Papua (OAP), atau justru melanggengkan ketakutan, ketidakpercayaan, dan penderitaan warga sipil?”
Disebutkan bahwa pihak Gereja, tokoh masyarakat adat, tokoh perempuan, kaum muda, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil telah lama menyerukan dialog inklusif, namun belum diberikan ruang yang memadai dalam kebijakan negara.
“Padahal, dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan demokrasi,” demikian pernyataan forum tersebut seperti dikutip, Sabtu 18 Juli 2026.
Dialog merupakan keberanian untuk mendengarkan luka, ruang untuk saling mengakui kenyataan, membangun kepercayaan, dan mencari jalan keluar yang menghormati martabat seluruh pihak.
Forum tersebut juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan para pengungsi, mengizinkan gereja-gereja menjalankan kegiatan kemanusiaan tanpa intimidasi atau stigma, serta menjadikan dialog sebagai jalan utama menuju perdamaian.
“Pelayanan Gereja bagi masyarakat yang menderita tidak boleh dicurigai sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok tertentu ataupun dikaitkan dengan separatisme,” demikian pernyataan sikap FUKRI.
Pendeta Jacklevyn Fritz Manuputty, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), menyatakan bahwa suara Gereja terkait Papua bersifat kemanusiaan.
Cypri Jehan Paju Dale, seorang antropolog yang telah meneliti Papua selama dua dekade, mengatakan bahwa ia menyambut baik kritik terhadap operasi militer, namun pihak Gereja-gereja belum menyentuh persoalan pokoknya.
“Kita semua tahu bahwa operasi militer Indonesia di Papua dilakukan di wilayah yang ditetapkan sebagai konsesi pertambangan, serta di kawasan konsesi perkebunan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya,” ujarnya.
Dale menyutradarai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita, yang baru-baru ini menarik perhatian nasional maupun internasional karena mengungkap keterlibatan militer di Papua yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat.
Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia menyatakan pada 7 Juli bahwa sekitar 122.000 warga Papua telah mengungsi di dalam wilayah mereka sendiri, sementara Human Rights Monitor melaporkan jumlahnya 123.931 orang hingga akhir Juni.
Secara terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan adanya 42 insiden kekerasan bersenjata antara Januari – Juni tahun ini yang menewaskan 59 orang, yang sebagian besar merupakan warga sipil. (Redaksi)
