JAKARTA, Koranpapua.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola aset strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang dinilai menjadi beban fiskal jangka panjang.
Perhatian utama tertuju pada pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 dengan total nilai Rp85,8 miliar, yang saat ini menghadapi persoalan piutang macet serta beban pajak barang mewah yang signifikan.
Berdasarkan keterangan di laman resmi KPK, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026, terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air (AOA) menyisakan piutang sebesar Rp18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.
Padahal, aset tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015–2022.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan bahwa lemahnya tata kelola telah mengubah aset yang seharusnya mendukung pelayanan publik justru menjadi sumber pemborosan anggaran.
“Pengelolaan aset daerah harus diposisikan sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi. Jika tidak dimanfaatkan secara transparan dan terdata, ini hanya akan menjadi beban dan celah penyimpangan,” ujar Imam.
KPK juga mencermati konsekuensi finansial dari kepemilikan aset tersebut. Sebagai barang kategori mewah, pesawat dan helikopter tersebut dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 67,5 persen, yang berdampak signifikan terhadap postur keuangan daerah.
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa aset tersebut tidak dimanfaatkan atau ‘mati suri’ selama lebih dari tiga tahun.
Imam menambahkan, aset daerah, khususnya di wilayah Papua memiliki risiko tinggi untuk hilang atau dialihkan tanpa pengawasan yang memadai.
Oleh karena itu, penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perlu diperkuat dengan memastikan pihak ketiga memenuhi kewajiban penyerahan aset kepada pemerintah daerah.
KPK mendorong penguatan koordinasi dan rekonsiliasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Mimika.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, guna menertibkan aset sebagai wujud komitmen menjaga tata kelola.
Menjaga Arah Aset Daerah
KPK merekomendasikan agar Pemkab Mimika segera menetapkan nilai piutang sesuai hasil audit terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Apabila komitmen pelunasan tidak dilaksanakan sesuai jadwal, KPK meminta pemerintah daerah menempuh langkah hukum berupa gugatan perdata.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul Ichsan Alhuda, menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aset pesawat dan helikopter, mencakup kondisi fisik, status hukum, pola pemanfaatan, hingga beban biaya yang melekat.
Diketahui, piutang sewa pesawat dan helikopter terakumulasi sejak 2019–2022 dengan total Rp23,4 miliar.
Dari jumlah tersebut, sisa piutang yang menjadi kewajiban PT AOA sebesar Rp18,8 miliar, sementara pembayaran yang telah disetorkan kepada Pemkab Mimika baru mencapai Rp4,5 miliar sejak Februari 2023 hingga Oktober 2025.
Selain perbaikan sistem pengelolaan aset dan kerja sama, KPK juga menyoroti belum optimalnya operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Pomako.
Padahal, Pemkab Mimika telah mengakuisisi lahan seluas 500 hektare untuk pengembangan pelabuhan. Namun, persoalan klaim kepemilikan dan status lahan dinilai menghambat penerbitan sertifikat.
Melalui koordinasi tersebut, KPK menyepakati sejumlah langkah konkret, antara lain menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir dan menegaskan komitmen pelunasan PT AOA.
Mengambil langkah gugatan perdata apabila jadwal pelunasan tidak dipenuhi;
Mempercepat penunjukan operator pemanfaatan helikopter Airbus dan pesawat Cessna.
Melakukan mediasi dengan pihak swasta terkait sengketa sertifikat hak milik Pemda Mimika di kawasan Pelabuhan Pomako.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut baik evaluasi yang dilakukan KPK.
Ia menyebut kendala utama di daerahnya adalah keterbatasan tenaga ahli bersertifikat untuk perawatan pesawat.
“Kami berkomitmen menata dan memperbaiki menyeluruh mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga demi memulihkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Johannes.
“Langkah itu menjadi upaya menjaga akuntabilitas keuangan daerah dan memastikan aset publik benar-benar bermanfaat bagi pelayanan dan kepentingan masyarakat Mimika,” tambahnya.
Johannes juga menyinggung persoalan pengelolaan aset yang sempat menyeret dirinya ke proses hukum. Menurutnya, sejumlah laporan yang masuk ke aparat penegak hukum tidak terbukti dan berujung pembebasan.
Dikatakan, sampai Januari 2026, Pemkab Mimika telah membuka lelang revitalisasi aset melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), namun proses lelang belum menarik minat vendor yang memenuhi syarat.
“Kebutuhan revitalisasi ini menjadi mendesak, sebab aset tidak dimanfaatkan selama lebih dari tiga tahun dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah,” pungkas Johannes.
Padahal, aset tersebut memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan sebelumnya sempat memberikan keuntungan.
Namun tanpa perhitungan bisnis yang komprehensif serta dukungan mitra profesional, pengelolaan aset pesawat daerah dinilai sulit berjalan secara berkelanjutan. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
