TIMIKA, Koranpapua.id – Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya Diabetes Melitus (DM) dan hipertensi, kini masuk dalam daftar 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Mimika.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menilai perubahan pola hidup masyarakat menjadi pemicu utama meningkatnya kasus kedua penyakit tersebut.
Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, Kefarmasian, dan Alat Kesehatan Dinkes Mimika, Faridah, mengatakan pola penyakit di Mimika mengalami pergeseran.
Jika sebelumnya faktor keturunan lebih dominan, kini gaya hidup tidak sehat menjadi penyebab utama.
“Sekarang masyarakat maunya serba instan, malas bergerak (mager), kurang olahraga, tidur tidak teratur, serta banyak mengonsumsi makanan berminyak dan minuman dengan pemanis buatan,” ujar Faridah saat ditemui Koranpapua.id, Rabu 15 Juli 2026.
Menurut Faridah, kondisi tersebut sebenarnya telah diprediksi beberapa tahun lalu oleh tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan ketika melakukan kunjungan ke Timika.
“Saat itu mereka melihat banyak masyarakat mengalami obesitas dan memprediksi dalam 10 tahun ke depan Mimika akan panen penyakit gula. Sekarang kondisi itu mulai terlihat,” katanya.
Sebagai upaya pencegahan, Faridah mengapresiasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Timika yang dinilai mampu mendorong masyarakat lebih aktif berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat.
Menurutnya, aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah efektif untuk menekan faktor risiko penyakit tidak menular.
Di sisi lain, Dinkes Mimika juga membenahi sistem distribusi obat bagi pasien diabetes dan hipertensi yang membutuhkan pengobatan jangka panjang.
Mekanisme distribusi yang sebelumnya menggunakan sistem dropping, kini diubah menjadi berbasis kebutuhan riil masing-masing Puskesmas.
“Perencanaan obat tidak boleh lagi berdasarkan perkiraan. Karakteristik wilayah kota dan pesisir berbeda sehingga kebutuhan obat juga berbeda. Kalau terjadi kekosongan obat, berarti perencanaannya belum dilakukan dengan baik,” tegasnya.
Faridah menjelaskan, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) hanya akan menyalurkan obat berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diajukan setiap Puskesmas.
Kebijakan ini diterapkan agar distribusi obat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi risiko pemborosan akibat obat kedaluwarsa.
Selain itu, Dinkes Mimika juga menyiapkan buffer stock atau stok penyangga untuk memastikan ketersediaan obat tetap terjaga saat memasuki masa transisi tahun anggaran.
“Orang sakit tidak mengenal pergantian tahun anggaran. Karena itu kami menyiapkan stok penyangga agar kebutuhan obat untuk tiga bulan setelah tahun berjalan tetap tersedia,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
