SORONG, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) resmi meluncurkan Buku Data Agregat Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP Tahun 2025.
Buku ini sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan, afirmasi kebijakan, serta pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tepat sasaran di wilayah PBD.
Peluncuran yang digelar di Gedung Lambert Jitmau, Kamis 15 Januari 2026, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil & Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Provinsi PBD.
Kegiatan itu dihadiri Drs. Yakob M. Kareth, M.Si, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan kabupaten/kota dan tokoh adat.
Nikolas Asmuruf, S.E, Plt. Kepala Dinas Dukcapil & PMK Provinsi Papua Barat Daya, dalam laporannya menjelaskan, pendataan OAP sangat penting dilakukan.
Dengan pendataan itu, dapat membangun basis data yang akurat untuk mengetahui jumlah dan sebaran OAP di seluruh wilayah PBD.
Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, klasifikasi status OAP, serta integrasi data ke dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
Dikatakan, untuk proses pendataan dilakukan secara kolaboratif oleh jajaran Dukcapil kabupaten/kota dengan melibatkan kepala suku, tokoh adat, kepala distrik, serta kepala kampung dan kelurahan.
Validasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan mengacu pada Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021.
“Ada pengelompokan OAP dalam tiga kategori, yakni keturunan bapak dan mama Papua, keturunan bapak Papua, serta keturunan mama Papua,” ujarnya.
Disampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, tahapan pendataan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari rapat koordinasi daerah.
Selanjutnya dilakukan sosialisasi, monitoring lapangan, bimbingan teknis, hingga evaluasi dan pemutakhiran data.
Seluruh proses tersebut bermuara pada penyusunan Buku Data Agregat sebagai hasil final yang siap digunakan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 614.415 jiwa.
Dari jumlah tersebut, penduduk Orang Asli Papua mencapai 296.210 jiwa atau sekitar 48,2 persen, sementara penduduk Non-OAP sebanyak 318.205 jiwa atau 51,8 persen.
Data ini menunjukkan komposisi penduduk yang relatif berimbang dan menjadi indikator penting dalam penyusunan kebijakan afirmatif.
Sementara itu, Pj. Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakob M. Kareth, M.Si., dalam sambutannya menegaskan, data kependudukan, khususnya data Orang Asli Papua, bukan hanya urusan administrasi.
Data tersebut akan menjadi dasar seluruh pelayanan publik dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat.
Negara wajib hadir hingga ke tingkat rumah tangga, untuk memastikan setiap warga memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang akurat, lengkap, dan gratis.
“Kebijakan otonomi khusus Papua dirancang untuk melindungi harkat dan martabat Orang Asli Papua melalui afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” bebernya.
Oleh karena itu, pendataan OAP menjadi variabel kunci dalam pengelolaan dana otsus, dan dana infrastruktur yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. (Redaksi)
