TIMIKA, Koranpapua.id- Instruksi Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2026 yang melarang penjualan kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sepertinya tidak berlaku di lapangan.
Pasalnya masih ditemukan penjualan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU yang melayani pembelian menggunakan jeriken tanpa surat rekomendasi dari instansi berwenang.
Padahal, melalui Instruksi Bupati Mimika yang ditandatangani Bupati Johannes Rettob pada 13 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi melarang masyarakat menimbun maupun menjual kembali BBM bersubsidi.
Larangan tersebut berlaku untuk penjual eceeran, baik menggunakan mesin Pertamini, dijual dalam botol di pinggir jalan, maupun melalui platform daring.
Instruksi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta mencegah praktik penimbunan yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM di Mimika.
Selain melarang penjualan eceran, pemerintah juga mewajibkan SPBU menolak kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi atau tangki tambahan. ‘
Larangan juga untuk pembelian menggunakan jeriken tanpa surat rekomendasi dari instansi berwenang. Kendaraan dengan STNK yang telah habis masa berlaku juga tidak akan dilayani.
Pemerintah turut menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi setiap hari. Untuk Pertalite, sepeda motor hanya diperbolehkan membeli maksimal lima liter per hari.
Sedangkan kendaraan pribadi roda empat maksimal 45 liter per hari. Adapun Biosolar dibatasi 40 liter untuk kendaraan pribadi roda empat, 60 liter bagi angkutan umum roda empat, dan 80 liter untuk angkutan umum roda enam.
Pengawasan pelaksanaan instruksi tersebut melibatkan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri, Polres Mimika, Kodim 1710/Mimika, serta Satuan Polisi Militer.
Dalam instruksi itu, pemerintah menegaskan bahwa pelanggaran berupa penimbunan maupun penjualan ilegal BBM bersubsidi akan ditindak tegas.
“Penyaluran BBM bersubsidi harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pelanggaran terhadap instruksi ini, terutama penimbunan dan penjualan ilegal, akan ditindak tegas. Barang bukti disita oleh pihak berwajib,” demikian bunyi instruksi tersebut.
Pedagang BBM Eceran Mengeluh
Di sisi lain, dengan diterbitkan Instruksi Bupati tersebut, kini mulai memunculkan keluhan dari masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha Pertamini maupun penjualan bensin botolan di pinggir jalan.
Berikut penuturan sejumlah penjual BBM eceran di Kota Timika yang ditemui Koranpapua.id secara terpisah di lapak penjualan mereka, Jumat 17 Juli 2026.
Yosep, salah seorang pemilik usaha Pertamini, mengaku kebijakan tersebut membuat dirinya kehilangan sumber penghasilan.
Menurutnya, pemerintah hanya menerbitkan aturan tanpa memberikan solusi bagi masyarakat kecil yang terdampak.
“Pemerintah ini hanya tahu keluarkan surat saja, tanpa merasakan apa yang kami rasakan,” kata Yosep kepada Koranpapua.id.
Keluhan serupa disampaikan Mama Lia, pedagang bensin botolan di Kota Timika. Ia mengatakan usaha kecil itu menjadi satu-satunya sumber pendapatan keluarganya.
“Mama hanya usaha begini saja. Untungnya sedikit sekali. Kadang laku, kadang juga tidak. Tapi dari sini kami hidup,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, harga Pertalite yang dijual melalui Pertamini berkisar Rp19.000 per liter, sedangkan penjualan secara botolan mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter.
Dengan diterbitkannya Instruksi Bupati tersebut, pemerintah berupaya menutup celah penyalahgunaan BBM subsidi.
Namun di sisi lain, ratusan pelaku usaha mikro yang selama ini bergantung pada penjualan BBM eceran mengaku kehilangan mata pencaharian. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
