TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika mengungkapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Mimika masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Selain penolakan dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha, petugas juga harus menghadapi kendala keamanan di sejumlah wilayah pedalaman yang mengalami konflik antarsuku.
Kepala BPS Kabupaten Mimika, Dian Sudarmanto KS, SST., MM mengatakan hingga pertengahan Juli 2026, progres pendataan lapangan baru mencapai sekitar 41 persen. Pendataan masih akan terus dilakukan hingga akhir Agustus 2026.
“Hingga saat ini pelaksanaan pendataan lapangan sudah mencapai sekitar 41 persen dan akan terus berjalan sampai akhir Agustus nanti,” kata Dian saat diwawancarai Koranpapua.id di ruang kerjanya, Jumat 17 Juli 2026.
Menurut Dian, tantangan terbesar yang dihadapi petugas sensus adalah penolakan dari sebagian responden. Penolakan tersebut terjadi baik dari masyarakat maupun pelaku usaha.
“Ada yang menolak didata. Salah satu alasannya karena mereka menganggap pendataan ini tidak ada kaitannya dengan bantuan pemerintah. Ada juga yang memiliki alasan lain sehingga enggan memberikan data,” ujarnya.
Di lingkungan perusahaan, lanjut Dian, proses pendataan dilakukan dengan metode yang berbeda-beda.
Sebagian perusahaan memilih mengisi data secara daring melalui sistem yang telah disediakan BPS.
Sementara perusahaan lainnya meminta petugas datang langsung untuk memberikan penjelasan sebelum data diisi.
“Metodenya berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem online, ada juga yang meminta petugas datang langsung. Jadi kami menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan,” jelasnya.
Selain penolakan, faktor keamanan juga menjadi hambatan serius, terutama di wilayah pedalaman Mimika.
Menurut Dian, terdapat sejumlah kampung yang tidak dapat didatangi secara maksimal karena sedang terjadi konflik antarsuku.
“Kalau di beberapa kampung sedang terjadi perang suku, petugas tidak bisa memaksakan diri. Misalnya datang pagi, siang sudah harus keluar karena situasi keamanan tidak memungkinkan,” ungkapnya.
“Padahal pekerjaan masih banyak dan harus dilanjutkan di hari berikutnya. Faktor keamanan sangat memengaruhi progres pendataan,” bebernya.
Meski dikejar target penyelesaian pendataan, BPS Mimika tetap mengutamakan kualitas data yang dikumpulkan.
Dian menjelaskan, aplikasi yang digunakan petugas telah dilengkapi sistem pendeteksi anomali untuk menemukan data yang tidak wajar.
“Misalnya ada kesalahan saat memasukkan angka, aplikasi akan langsung mendeteksi adanya anomaly,” jelasnya.
Data-data seperti itu akan diverifikasi kembali agar kualitas data tetap terjaga. “Jadi kami tidak hanya mengejar target, tetapi juga menjaga kualitas data yang dihasilkan,” pungkasnya.
Gisel, salah seorang petugas SE 2026 di Mimika mengaku berbagai tantangan harus dihadapi selama melakukan pendataan di lapangan.
Ia mengatakan penolakan menjadi kendala yang paling sering ditemui. “Kadang saat kami datang tempat usahanya sudah tutup. Ada juga yang menolak memberikan data sehingga kami harus mencari cara lain agar tetap bisa memperoleh informasi,” kata Gisel.
Menurutnya, tidak sedikit pelaku usaha yang awalnya enggan menerima petugas sensus. Bahkan ada pula yang memberikan informasi yang tidak sesuai sehingga petugas harus melakukan pengecekan kembali.
“Kalau ada data yang belum sesuai, kami harus memastikan kembali kepada responden supaya data yang dikumpulkan benar-benar akurat,” ujarnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, para petugas rutin saling berkoordinasi dan berbagi pengalaman setelah selesai bertugas di lapangan.
“Kalau selesai bekerja biasanya kami saling berdiskusi mengenai kendala yang ditemui di lapangan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan membantu petugas lainnya ketika menghadapi kondisi yang sama,” ungkap Gisel.
Meski menghadapi berbagai tantangan, para petugas tetap berupaya menyelesaikan pendataan sesuai target yang telah ditetapkan dengan tetap mengutamakan keselamatan serta menjaga kualitas data yang dikumpulkan. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
