TIMIKA, Koranpapua.id – Imbas konflik di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia.
Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Hal itu menjadi perhatian tersendiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Akibatnya subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia.
Sejumlah ekonom menilai kenaikan harga BBM subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama.
“Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi. Karena timing waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah,” ujar LaNyalla dalam siaran pers yang diterima Koranpapua.id, Selasa 16 April 2024.
Lanyalla beralasan penundaan kenaikan harga BBM subsidi dikarenakan pada Bulan Maret bertepatan dengan bulan Ramadhan, dilanjutkan dengan labaran pada April ini.
Sedangkan pada Mei anak-anak sekolah menempuh ujian dan Juni pendaftaran masuk sekolah, setelah itu masuk Bulan Juli Idul Adha.
“Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” tandasnya.
LaNyalla mengungkapkan momen ramadan dan lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar.
“Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” katanya.
LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama.
“Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting,” pungkasnya.
Meski demikian tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. (Redaksi)
