TIMIKA, Koranpapua.id– Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenkopolhukam Dalam Negeri, Mayjen TNl Heri Wiranto mengatakan, ada sepuluh potensi kerawanan penyelenggraan Pemilu 2024. Salah satunya Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Karenanya Kemenko Polhukam terus memantau dan mencegah potensi kerawanan gangguan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemantauan dilakukan TNI-Polri bersama KPU wilayah Papua.
” Situasi yang ada di Papua dan ini tentunya kita akan memantau berdasarkan unsur-unsur yang ada di sana,” kata Mayjen TNl Heri Wiranto, di Jakarta Pusat, Selasa 21 November 2023.
Salah satu yang dipantau ialah perkembangan KKB di Papua. Kemenko Polhukam memasukkan potensi gangguan KKB di Papua sebagai salah satu kerawanan dalam gelaran Pemilu 2024.
“Ada Polda, kemudian Kodam, termasuk juga dari KPU yang ada di wilayah Papua,” tambahnya.
Heri menambahkan bahwa pihaknya masih terus memantau dan melihat perkembangan yang ada. Dirinya juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar.
“Sejauh ini kita masih memantau, memonitor perkembangan, dan mudah-mudahan selama pemilu berjalan dengan baik,” kata dia.
Mengantisipasi hal ini Kemenko Polhukam bersama kementerian/lembaga, partai politik dan unsur masyarakat melakukan rapat koordinasi berjudul ‘Menjaga Stabilitas Politik Hukum dan Kemanan Pada Tahun Pemilu 2024’.
Heri mengatakan kegiatan itu untuk melihat perkembangan stabilitas keamanan menjelang penyelenggaraan Pemilu.
“Hari ini (kemarin-red) kita melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga termasuk dari unsur partai nasional dan juga generasi muda untuk bersama-sama mengikuti perkembangan kegiatan yang terkait stabilitas kemanan dan juga dibidang politik termasuk penyelanggaraan pemilu,” ujarnya.
Heri mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari bagian koordinasi Pemilu 2024 yang telah dibentuk Kemenko Polhukam.
Desk itu terdiri dari 15 kementerian lembaga, penyelenggara Pemilu, hingga unsur organisasi masyarakat.
“Kita telah membentuk desk koordinasi Pemilu, di mana desk koordinasi Pemilu itu terdiri dari 15 kementerian dan lembaga, di mana ada juga dari kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kemudian kementerian terkait lainnya, termasuk juga KPU Bawaslu dan Perludem juga,” sebutnya.
Desk itu juga bertugas melakukan pemantauan dan memastikan tahapan Pemilu dapat berjalan baik.
“Sebenarnya Kementerian Polhukam melakukan langkah ini karena Kemenpolhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu 2024 dimana bertugas melakukan pemantauan dan sekaligus memastikan pelaksanaan tahapan pemilu dapat berjalan baik,” ucapnya.
Berikut 10 Potensi Kerawanan Pemilu
Sebelumnya, pemerintah lewat Kemenko Polhukam RI memetakan 10 potensi kerawanan dalam Pemilu 2024 mendatang. 10 potensi itu akan diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemilu. Berikut rinciannya:
- Pelaksanaan Pemilu yang memasuki puncak musim hujan terjadi pada November 2023 dan puncak musim hujan terjadi pada Januari-Februari 2024.
- Kesiapan personel pengamanan didaerah masing-masing.
- Konflik sosial dan perusakan fasilltas penyelenggaraan Pemilu.
- Gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah Papua.
- Ancaman serangan siber terhadap sistem IT penyelenggara Pemilu.
- Potensi bencana alam dan non bencana alam.
- Gangguan kesehatan bagi petugas penyelenggara Pemilu.
- Netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara Pemilu.
- Potensi permasalahan pada Pemilu di luar negeri.
- Potensi permasalah distribusi logistik pemilu didalam dan luar negeri. (Redaksi)
