FAKFAK, Koranpapua.id- Nonton Bersama (Nobar) film dokumenter Pesta Babi menutup rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua yang berlangsung meriah di Pulau Bonyom, Kabupaten Fakfak, Papua Barat tanggal 22 Mei 2026.
Nobar film Pesta Babi yang diputar di halaman Gereja Katolik Santo Yoseph Pekerja Brongkendik, Fakfak, Minggu 25 Mei 2026 yang digelar Orang Muda Katolik (OMK) juga menghadirkan sejumlah pembicara.
Di antaranya Dorthea E.F.E. Wabiser selaku peneliti dan kampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Mama Klementina Gironi selaku Ketua Dewan Stasi Santo Yoseph Pekerja Brongkendik.
Hadir juga Ronald Letsoin sebagai jurnalis dan aktivis, serta Nelce Weripang selaku Ketua OMK Tim Pastoral Wilayah Gereja Katolik Kabupaten Fakfak.
Seluruh jalannya diskusi dipandu oleh Riyan dari Labepa (Lahir Besar Papua). Ratusan anak muda bersama puluhan orang tua memadati halaman gereja.
Dalam pemaparannya, Dorthea Wabiser menjelaskan kondisi masyarakat adat di Merauke yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah hidup di tanah mereka masing-masing dengan sistem kehidupan yang diwariskan turun-temurun.
Karena itu, negara harus mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah adat mereka.
“Papua bukan tanah kosong. Merauke juga bukan lahan kosong. Sudah ada masyarakat adat yang hidup dan menjaga tanah itu sejak lama,” ujar Defe.
Ia menyoroti bagaimana pembangunan PSN di Merauke dinilai telah mengubah tatanan hidup masyarakat adat, mulai dari pola konsumsi pangan lokal hingga kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan secara besar-besaran.
Hilangnya hutan membuat banjir kini menjadi ancaman rutin bagi masyarakat, termasuk kehilangan sumber pangan dan mata pencaharian, karena wilayah adat mereka dirusak atas nama pembangunan.
Ia menggambarkan situasi tersebut dengan analogi pohon pala di Fakfak. “Bayangkan pohon-pohon pala yang tumbuh berjajar di Fakfak dibabat habis tanpa izin pemiliknya. Situasi seperti itulah yang dirasakan masyarakat adat di Merauke,” katanya.
Jurnalis dan aktivis Ronald Letsoin turut menyoroti situasi yang mulai dirasakan masyarakat adat di Kabupaten Fakfak terkait proyek PSN Pupuk Kaltim serta survei seismik 3D di wilayah Arguni.
Menurut Ronald, yang juga merupakan Pemuda Katolik Fakfak sekaligus kaum awam umat Katolik di Fakfak, proyek pupuk tersebut awalnya direncanakan berada di Teluk Bintuni, namun kemudian dipindahkan ke Fakfak.
Ia menjelaskan, peletakan batu pertama kawasan industri pupuk telah dilakukan Presiden Joko Widodo pada 23 November 2023 di Kampung Andamata, Distrik Arguni.
Namun hingga kini proyek tersebut dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, termasuk terkait AMDAL dan tuntutan ganti rugi masyarakat adat.
“Saat ini masyarakat adat masih menuntut hak mereka yang dijanjikan sejak awal. Lokasi sudah dibabat, tetapi ganti rugi belum diselesaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang mulai dirasakan masyarakat. “AMDAL tidak sesuai. Bayangkan, hutan, pohon, dan alam ditebang seenaknya,” katanya.
Ronald mengungkapkan, berdasarkan investigasi lapangan, pihak perusahaan disebut telah melakukan survei dan pengecekan titik koordinat di wilayah Tomage, Kampung Wamosan, dan Otoweri untuk rencana pembangunan lanjutan.
“Kita di Fakfak punya budaya. Kalau masuk ke rumah orang harus permisi. Tapi negara dan perusahaan masuk tanpa sepengetahuan masyarakat adat,” pungkasnya.
Perusahaan pupuk ini BUMN, namun cara-cara seperti itu justru memicu konflik internal masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penyampaiannya bukan untuk memprovokasi penolakan terhadap pembangunan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan hasil kerja jurnalistik.
“Saya bukan provokator. Tapi kita perlu belajar agar masyarakat adat tidak kehilangan tanahnya sendiri,” katanya.
Kasus terbaru di wilayah Laut Arguni juga menjadi sorotan dalam forum diskusi tersebut. Warga mengungkapkan adanya aktivitas survei seismik yang dilakukan perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat adat setempat.
Menurut keterangan warga, mereka tidak pernah menerima pemberitahuan maupun diajak berkomunikasi terkait aktivitas tersebut.
Saat itu, sejumlah warga sedang melaut dan memancing di lokasi yang selama ini menjadi wilayah tangkap dan sumber mata pencaharian turun-temurun masyarakat pesisir Arguni.
“Tiba-tiba sebuah kapal survei mendekati lokasi para nelayan. Jarak kapal dengan para pemancing sudah sangat dekat, sekitar 100 meter”.
“Anak buah kapal kemudian menggunakan pengeras suara untuk meminta masyarakat menghentikan aktivitas memancing di area tersebut,” tutur Ronald.
Situasi itu membuat warga terkejut dan mempertanyakan alasan mereka dilarang berada di laut yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat.
Warga mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan survei maupun proyek yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
Dalam diskusi, peristiwa itu disebut sebagai contoh bagaimana aktivitas investasi dan proyek skala besar dinilai kerap berjalan tanpa keterbukaan kepada masyarakat lokal.
Warga menilai wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat tiba-tiba dibatasi tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan pemilik hak ulayat maupun masyarakat pesisir yang sehari-hari bergantung pada laut.
Ketua Dewan Stasi Santo Yoseph Pekerja Brongkendik, Mama Klementina Gironi, mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat adat di Merauke setelah menyaksikan film Pesta Babi.
“Tanah ini adalah ibu bagi manusia yang hidup di atasnya. Kalau hutan dibabat seperti itu, saya merasa sedih,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi OMK yang telah menyelenggarakan pemutaran film dan ruang diskusi tersebut.
Ketua OMK Tim Pastoral Wilayah Fakfak, Nelce Weripang, mengaku tidak menyangka halaman gereja dipenuhi penonton.
Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap persoalan masyarakat adat di Tanah Papua.
Nelce mengajak seluruh peserta melihat anak-anak yang duduk di barisan depan sebagai simbol masa depan generasi Papua.
“Kalau tanah adat tidak dijaga, generasi inilah yang pertama terdampak,” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di Merauke juga dapat terjadi di wilayah Mbaham Matta apabila masyarakat terlena dalam zona nyaman.
“Film ini mungkin hanya tontonan bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya menjadi lonceng peringatan bagi kita semua,” pesannya. (Redaksi)
