TIMIKA, Koranpapua.id– Konflik berkepanjangan di Tanah Papua telah menimbulkan dampak yang mendalam di berbagai sektor, khususnya krisis kemanusiaan.
Seperti jatuhnya korban jiwa baik dari warga sipil, aparat keamanan, kelompok bersenjata serta terjadi gelombang pengungsi dan trauma psikologis.
Melihat kondisi konflik yang terus terulang, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan sikap menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai belum diselesaikan secara manusiawi dan bermartabat
Adapun seruan politik yang disampaikan Presidium KWI di Jakarta yang dibacakan oleh Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You:
KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin nyata. Tekanan ekonomi, meningkatnya kecemasan generasi muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan disebut sebagai tanda bahwa pembangunan nasional belum sepenuhnya menyentuh martabat manusia.
KWI menegaskan bahwa persoalan Papua tidak bisa semata-mata dipandang sebagai isu keamanan dan pembangunan fisik.
“Kita juga tidak dapat menutup mata terhadap luka panjang yang masih dirasakan saudara-saudari kita di tanah Papua,” ujar Mgr. Yanuaris You.
Kondisi konflik yang terjadi di Papua juga telah menimbulkan ketakutan, kurangnya rasa saling percaya dan telah meninggalkan luka batin yang mendalam pada lintas generasi.
KWI menilai pendekatan keamanan yang selama ini dominan justru belum mampu menjawab akar persoalan di Papua. Sebaliknya, pendekatan tersebut dinilai berpotensi memperpanjang trauma sosial masyarakat.
Masih dalam seruan itu, disebutkan juga bahwa Papua bukan sekadar persoalan pembangunan atau keamanan.
Melainkan bagian utuh dari wajah Indonesia, yang menuntut niat baik dan kejujuran kita dalam berjuang demi kesejahteraan Papua dan kebaikan bersama.
“Pendekatan keamanan bukanlah jalan cepat dan tepat dalam penyelesaian masalah di Papua,” tegasnya.
Karena itu, KWI mendorong pendekatan yang lebih manusiawi, dialogis, partisipatif, dan menghormati sejarah serta hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
Seruan ini sekaligus menjadi kritik moral terhadap kebijakan negara yang selama ini dinilai terlalu bertumpu pada stabilitas keamanan dibanding membangun kepercayaan masyarakat.
Sekretaris Jenderal KWI, Mgr. Adrianus Sunarko, mengatakan Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi untuk membangun masa depan bangsa dengan keberanian menghadapi realitas sosial yang pahit.
Ia mengajak pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan politik dan pembangunan yang berpotensi memperdalam krisis sosial, termasuk di Papua.
KWI juga menegaskan penolakannya terhadap praktik-praktik yang mengarah pada otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan.
Sebaliknya, lembaga gereja Katolik itu menyerukan penguatan demokrasi Pancasila melalui dialog, penghormatan hukum, serta pendidikan politik yang bermoral.
KWI meminta agar program strategis nasional seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan energi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat adat maupun merusak lingkungan hidup.
Menutup Seruan tersebut Ketua KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, menegaskan bahwa semangat Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai upaya menjaga persatuan melalui keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Indonesia hanya dapat berdiri kokoh apabila seluruh rakyat merasa menjadi bagian dari kehidupan bersama, bukan tersisih di pinggir pembangunan,” pungkasnya (Redaksi)
