TIMIKA, Koranpapua.id- Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika mempertanyakan belum optimalnya pelayanan air bersih di berbagai wilayah meski Pemerintah Kabupaten Mimika setiap tahun mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu 29 Juli 2026.
Menurut Iwan, penyediaan air bersih merupakan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah. Ketersediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menilai besarnya anggaran yang digelontorkan belum sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Hingga kini, masih banyak warga, termasuk di wilayah pesisir, yang belum menikmati akses air bersih secara optimal.
“Fraksi Partai Golkar menerima berbagai keluhan masyarakat terkait pemanfaatan infrastruktur air bersih. Bahkan ada fasilitas yang sudah diresmikan secara seremonial, tetapi hingga sekarang belum berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Iwan.
Ia mengatakan kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat. Bahkan, muncul sindiran yang berkembang di tengah warga, “Bagaimana cara menggunting pita agar air bisa keluar?” sebagai kritik terhadap proyek air bersih yang telah diresmikan, tetapi belum memberikan manfaat nyata.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masih adanya bangunan dan fasilitas penyediaan air bersih yang terbengkalai sehingga belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
Atas kondisi tersebut, fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Mimika menjelaskan penyebab pelayanan air bersih masih belum optimal meski anggaran yang dialokasikan tergolong besar.
Pemerintah juga didorong menyampaikan hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyediaan air bersih, termasuk fasilitas yang telah diresmikan namun belum beroperasi sesuai tujuan pembangunannya.
Golkar turut meminta pemerintah mengungkap berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, sehingga persoalan yang sama tidak terus berulang dan setiap proyek infrastruktur benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
