JAKARTA, Koranpapua.id- Krisis pengungsian di Tanah Papua tak bisa dilihat hanya sebagai persoalan keamanan dan bantuan kemanusiaan.
Pasalnya, pengungsian berkepanjangan juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga stabilitas sosial masyarakat.
Hal itu disampaikan Akademisi FISIP Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Heri Herdiawanto, M.Si. dalam Diskusi Publik Kelompok Riset Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI).
Diskusi yang berlangsung pekan kemarin di Nuka Mari Kopi, Bogor mengangkat tajuk “Pulang ke Mana?: Membaca Krisis Pengungsian dan Masa Depan Warga Sipil Papua”.
Menurutnya, di balik angka pengungsi terdapat anak-anak yang kehilangan sekolah, keluarga yang kehilangan sumber penghidupan.
“Ada juga masyarakat yang terputus dari pelayanan kesehatan dan kehidupan sosialnya,” kata Heri dalam keterangannya seperti dikutip, Senin 20 Juli 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pemerataan pembangunan di Papua.
Sebagian masyarakat masih hidup dalam keterisolasian, tertinggal, dan belum memperoleh akses pelayanan publik secara memadai.
“Pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya program. Ukurannya adalah apakah masyarakat benar-benar merasa aman, memperoleh pelayanan dasar, dan memiliki kesempatan memperbaiki kehidupannya,” ujarnya.
Heri mengatakan, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap Papua melalui otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, program afirmasi, dan peningkatan pelayanan dasar.
Namun, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Penanganan pengungsi dan percepatan pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak melalui model kolaborasi pentahelix.
Model tersebut melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi atau peneliti, media massa, dan masyarakat sipil.
“Pemerintah menjadi pengarah utama kebijakan. Dunia usaha dapat membuka kesempatan ekonomi, akademisi menyediakan riset, media menyampaikan informasi, sedangkan masyarakat sipil membantu memastikan kebutuhan warga teridentifikasi,” jelasnya.
Menurut Heri, pentahelix tak boleh berhenti pada pertemuan seremonial. Kolaborasi harus diwujudkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar banyak pihak duduk dalam satu forum, tetapi pembagian peran yang jelas, data yang sama, dan target yang dapat diukur,” katanya.
Heri juga menyoroti peran media dalam memberitakan persoalan Papua. Ia meminta media menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Menurutnya, pemberitaan yang tidak terverifikasi dapat memperbesar prasangka, memperkeruh keadaan, dan menutupi persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat.
“Papua jangan hanya diberitakan ketika terjadi kekerasan. Publik juga perlu mengetahui persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Media, kata Heri, juga dapat berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan, mengangkat praktik pembangunan yang berhasil, dan melawan disinformasi.
“Media harus menjadi jembatan informasi antara Papua dan masyarakat Indonesia lainnya, bukan justru memperlebar jarak,” imbuhnya.
Heri menempatkan pendidikan sebagai aspek paling strategis untuk membangun masa depan Papua.
Pendidikan yang berkualitas dinilai mampu meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat kohesi sosial, memperluas partisipasi masyarakat, dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik.
“Ketika anak-anak Papua memperoleh pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan menjadi guru, tenaga kesehatan, aparatur, pengusaha, peneliti, dan pemimpin di daerahnya sendiri,” kata Heri.
Ia meminta keberlanjutan pendidikan anak-anak di lokasi pengungsian menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan layanan pendidikan darurat, guru, perlengkapan belajar, pemenuhan gizi, dan pendampingan psikososial.
Karena menurutnya, terhentinya pendidikan dalam waktu lama dapat memperbesar kesenjangan antara anak-anak Papua dan daerah lain.
“Krisis pengungsian tidak boleh melahirkan generasi yang kehilangan masa depan. Dalam keadaan apa pun, pendidikan harus tetap berjalan,” tegasnya.
Heri menilai sistem pendidikan di Papua tak dapat dikembangkan dengan satu model yang seragam. Kondisi geografis, pola permukiman, budaya, bahasa, dan kebutuhan masyarakat berbeda di setiap wilayah.
Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, mulai dari penguatan sekolah formal, sekolah berasrama, hingga sekolah berbasis adat.
“Sekolah formal perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas guru, sarana belajar, kurikulum yang relevan, dan pengawasan pelayanan pendidikan”, tegasnya.
Sementara, menurutnya, sekolah berasrama dapat diterapkan di wilayah dengan permukiman berjauhan dan akses transportasi terbatas.
Namun, pengelolaannya harus menjamin keamanan, kesehatan, kualitas pengasuhan, dan perlindungan anak.
“Sekolah berasrama jangan hanya menyediakan tempat tinggal. Harus ada standar pengasuhan, pembelajaran, gizi, perlindungan anak, dan pendampingan psikologis,” pungkasnya.
Selain itu, sekolah berbasis adat dapat mengintegrasikan pendidikan formal dengan bahasa lokal, sejarah komunitas, pengetahuan lingkungan, budaya, dan keterampilan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.
“Pendidikan harus membawa kemajuan tanpa mencabut anak-anak Papua dari akar budaya dan identitasnya,” katanya.
Heri menegaskan, tujuan pembangunan pendidikan di Papua bukan hanya meningkatkan jumlah anak yang bersekolah.
Pemerintah juga harus memastikan pemerataan kualitas, ketersediaan guru, keberlanjutan pembelajaran, dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan daerah.
Anak-anak Papua, menurutnya, berhak memperoleh mutu pendidikan yang sama dengan anak-anak di wilayah lain, meski metode pelayanannya disesuaikan dengan kondisi setempat.
“Tidak boleh ada anak Indonesia tertinggal hanya karena lahir di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau. Negara harus memastikan jarak geografis tidak berubah menjadi kesenjangan kualitas pendidikan,” tegas Heri.
Ia mengatakan, perlindungan pengungsi dan pembangunan masa depan Papua harus dilakukan secara bersamaan.
Bantuan darurat diperlukan untuk menyelamatkan warga, sedangkan pendidikan dan pelayanan publik dibutuhkan untuk memutus rantai ketertinggalan.
“Pengungsi harus dilindungi dan dipulihkan. Namun dalam jangka panjang, masyarakat Papua juga harus memperoleh pendidikan bermutu, pelayanan publik yang adil, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” tutup Heri. (Redaksi)
