ADVERTISEMENT
Minggu, November 15, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Headline

Polda Papua Ungkap Dua Kasus Dugaan Penimbunan BBM, Potensi Kerugian Negara Diprediksi Rp650 Juta

BBM tersebut rencananya akan dibawa ke Kampung Ruja, Kampung Benawa, dan Kabupaten Yalimo untuk dijual kembali kepada masyarakat guna memperoleh keuntungan.

26 Juni 2026
0
Polda Papua Ungkap Dua Kasus Dugaan Penimbunan BBM, Potensi Kerugian Negara Diprediksi Rp650 Juta

Polda Papua melalui Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus berhasil ungkap 2 kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi dalam operasi di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

JAYAPURA, Koranpapua.id- Dua kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga (penimbunan) Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, berhasil diungkap Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua.

Setelah berhasil mengamankan ribuan liter BBM subsidi dari dua kasus tersebut, polisi memperkirakan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp650 juta.

Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Polisi Rama Samtama Putra dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat 26 Juni 2026.

Menurut Rama, ribuan liter BBM subsidi ini diduga akan digunakan kegiatan usaha tanpa izin, termasuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Baca Juga

Dirjen Polpum Kemendagri Tiba di Timika, Deklarasi Toleransi Jadi Agenda KKT II

KKT II Mimika 2026, Bupati Rettob Ajak Rawat Keberagaman

Rama juga menjelaskan, untuk kasus pertama diungkap pada Jumat 12 Juni 2026, sekitar pukul 15.15 WIT di Jalan Kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

“Polisi menghentikan satu unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna hitam nomor polisi PA 8319 J yang mengangkut 25 jerigen berisi BBM subsidi jenis Bio Solar dengan total sekitar 875 liter,” bebernya.

Saat diperiksa, pengemudi berinisial P tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa Delivery Order (DO) atas pengangkutan BBM subsidi tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, BBM subsidi itu diduga akan digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Arso Pura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan pengemudi berinisial P dan seorang kondektur berinisial Y beserta barang bukti berupa 1 unit mobil Toyota Hilux DC warna hitam nomor polisi PA 8319 J, dan 1 lembar STNK atas nama Edwin Sapulette.

Polisi juga mengamankan 25 jerigen berisi sekitar 875 liter Bio Solar subsidi, satu unit telepon genggam merek Vivo warna hitam, satu plastik merah berisi dua buah wajan aluminium.

“Barang bukti lainnya yang juga diamankan yakni, satu buku catatan bermotif batik warna cokelat. Akibat perbuatan itu, potensi kerugian negara diperkirakan capai Rp150 juta,” jelas Rama.

Sementara untuk kasus kedua, diungkap pada Jumat 19 Juni 2026 dengan lokasinya di kawasan Kompleks Permata Indah 3, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Menurut Rama, saat melakukan penyelidikan, petugas menemukan sebuah dump truck yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM subsidi.

“Setelah dilakukan pemantauan, petugas mendapati aktivitas pemindahan BBM subsidi jenis Bio Solar dan minyak tanah dari dalam rumah ke dalam kendaraan tersebut,” jelasnya.

BBM tersebut rencananya akan dibawa ke Kampung Ruja, Kampung Benawa, dan Kabupaten Yalimo untuk dijual kembali kepada masyarakat guna memperoleh keuntungan.

Dalam operasi tersebut, kata Rama, petugas mengamankan pemilik BBM subsidi berinisial Kevin Rantung alias Bolang beserta barang bukti berupa 4.220 liter BBM subsidi jenis Bio Solar.

Termasuk 1.415 liter minyak tanah, serta satu unit dump truck yang digunakan sebagai sarana pengangkutan. “Dari kasus ini, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp466.654.840 hingga Rp500 juta,” terang Rama.

Dikatakan, dari dua kasus tersebut, para terlapor diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ancaman pidananya terhadap para pelaku berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak Kategori V,” ujar Rama. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Satgas Damai Cartenz Selidiki Dugaan Pembunuhan di Yahukimo

Satgas Damai Cartenz Selidiki Dugaan Pembunuhan di Yahukimo

15 November 2026
Halili Hasan Dorong Toleransi dari Daerah dan Pendidikan Anak Muda

Halili Hasan Dorong Toleransi dari Daerah dan Pendidikan Anak Muda

15 November 2026
KKT II Mimika 2026, Bupati Rettob Ajak Rawat Keberagaman

KKT II Mimika 2026, Bupati Rettob Ajak Rawat Keberagaman

15 November 2026
KKT II Mimika, Bupati dan Wabup Sambut Dirjen Polpum Kemendagri

KKT II Mimika, Bupati dan Wabup Sambut Dirjen Polpum Kemendagri

15 November 2026
CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

15 November 2026
Stefanus Ratu Ritan Kembali Pimpin KKBL Mimika Periode 2026-2031

Stefanus Ratu Ritan Kembali Pimpin KKBL Mimika Periode 2026-2031

14 November 2026

POPULER

  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    561 shares
    Bagikan 224 Tweet 140
  • Bupati Rettob Sebut APBD Mimika 2027 Bakal Turun Drastis

    538 shares
    Bagikan 215 Tweet 135
  • 132 Kampung di Mimika Cairkan DD dan ADD, Meekurima Terkendala

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Enam Pendulang Keracunan Asap Genset di Mile 21

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    523 shares
    Bagikan 209 Tweet 131
  • Bupati Rettob Sentil Pimpinan OPD yang Kerja Sendiri Tanpa Koordinasi dengan Bawahan

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Mama-Mama Papua Desak Pemkab Mimika Sediakan Tempat Usaha

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Dampak Kenaikan BBM, Dinas PUPR Papua Diminta Segera Sesuaikan Harga Kontrak Proyek

Dampak Kenaikan BBM, Dinas PUPR Papua Diminta Segera Sesuaikan Harga Kontrak Proyek

Tinjau Lapas Perempuan, Kakanwil Ditjenpas Papua Barat Pastikan Hak Dasar Warga Binaan Terpenuhi

Tinjau Lapas Perempuan, Kakanwil Ditjenpas Papua Barat Pastikan Hak Dasar Warga Binaan Terpenuhi

Empat Nelayan Dilaporkan Hilang Kontak di Perairan Mimika

Empat Nelayan Dilaporkan Hilang Kontak di Perairan Mimika

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id