TIMIKA, Koranpapua.id– Di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun, masih ada potret pilu yang dialami pelaku usaha asli Papua.
Salah satunya adalah Mama Martina, seorang perempuan asli Papua yang setiap hari mengandalkan hasil kerajinan tangan khas Papua untuk menghidupi keluarganya.
Di lapak tempat jualannya, tepatnya di Pasar Sentral Timika, Kamis 6 Agustus 2026, Mama Martina menjajakan berbagai hasil kerajinan tradisional, seperti tas noken dan produk khas Papua lainnya.
Semua dibuat secara manual menggunakan keterampilan tangan, dengan alat sederhana, termasuk jarum yang dibuat dari kayu.
Di balik nilai budaya yang tinggi dari setiap karya tersebut, penghasilannya justru sangat memprihatinkan.
“Saya setiap hari datang jual. Kadang satu hari hanya dapat Rp50 ribu sampai Rp100 ribu saja, itu pun kalau ada yang beli. Ada juga sampai satu minggu jualan tidak laku sama sekali,” ungkapnya.
Pendapatan yang tidak menentu itu harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun yang lebih menyedihkan, selama bertahun-tahun menjalankan usaha, ia mengaku belum pernah merasakan sentuhan bantuan maupun pendampingan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh kebutuhan usaha mulai dari bahan baku, alat produksi hingga modal harus dipenuhi sendiri tanpa dukungan apa pun.
“Kalau bantuan usaha tidak pernah dapat. Semua mama yang siapkan sendiri, mulai dari bahan sampai modal. Pemerintah tidak pernah datang lihat, tidak pernah bantu benang, alat atau modal usaha. Semua mama usaha sendiri,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi ironi di tengah berbagai program pemerintah yang kerap mengusung pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal.
Padahal, kerajinan tangan khas Papua bukan sekadar produk ekonomi, tetapi juga identitas budaya yang memiliki nilai seni tinggi dan berpotensi menjadi daya tarik wisata apabila dikelola secara serius.
Potensi Besar, Perhatian Masih Kecil
Apabila ditata dengan baik melalui penyediaan sentra kerajinan, pelatihan, bantuan modal, promosi digital, hingga pemasaran kepada wisatawan dan perusahaan-perusahaan besar di Mimika, produk-produk asli Papua berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ironisnya, para pengrajin seperti Mama Martina justru masih berjuang sendiri di tengah keterbatasan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program pemberdayaan UMKM yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.
Dengan kapasitas fiskal Mimika yang terbesar di Papua Tengah, masyarakat tentu berharap alokasi anggaran tidak hanya terserap dalam belanja birokrasi dan pembangunan fisik, tetapi juga benar-benar menyentuh pelaku ekonomi kecil, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Jika pemerintah serius menjadikan budaya Papua sebagai identitas daerah sekaligus sektor ekonomi unggulan, maka keberadaan pengrajin seperti Mama Martina seharusnya menjadi prioritas untuk dibina, difasilitasi, dan dipromosikan.
Sebab tanpa keberpihakan nyata, bukan tidak mungkin kerajinan tradisional Papua akan semakin kehilangan generasi penerusnya.
Sementara para pengrajin yang masih bertahan hanya bisa berharap ada pembeli yang datang, demi membawa pulang uang puluhan ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
