TIMIKA, Koranpapua.id- Pidato Presiden Prabowo dalam World Economic Forum (WEF) 2026 yang menegaskan keputusan pencabutan izin operasional 28 perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai sikap politik dalam membenahi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).
Pernyataan itu disambut baik Institut USBA. Menurut USBA pernyataan Presiden di forum global tersebut bukan pengumuman kebijakan baru, melainkan penegasan atas langkah korektif yang telah dan sedang dijalankan pemerintah.
“Pidato Presiden di Davos adalah pernyataan komitmen politik di tingkat global,” tegas Direktur Institut USBA, Charles Imbir dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu malam, 24 Januari 2026.
“Kredibilitasnya ditentukan oleh konsistensi implementasi penegakan hukum di dalam negeri, terutama di wilayah dengan sensitivitas ekologis dan sosial tertinggi seperti Papua,” tegasnya.
Institut USBA menilai bahwa Tanah Papua merupakan ruang verifikasi utama bagi konsistensi kebijakan penegakan hukum sumber daya alam Indonesia.
Dengan tutupan hutan tropis yang luas, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bernilai ekologis global, serta ketergantungan masyarakat adat terhadap lingkungan hidup, Papua menjadi tolok ukur keselarasan antara komitmen nasional dan praktik kebijakan.
Lanjut Imbir, preseden penegakan hukum telah terbangun sebelum pernyataan Presiden di Davos.
Pada 2021, Bupati Sorong, Johny Kamuru, mencabut izin empat perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Kebijakan yang kemudian diuji dan dikuatkan melalui proses peradilan tata usaha negara.
Langkah ini menunjukkan bahwa koreksi kebijakan berbasis hukum justru memperkuat legitimasi negara dan kepastian tata kelola.
“Di tingkat provinsi, Gubernur Papua, Matius Fakhiri, pada Rabu 31 Desember 2025 juga menegaskan fokus Pemerintah Provinsi Papua dalam penataan ulang izin perkebunan sawit yang telah ada,” jelas Imbir.
Selain itu, ia juga menyoroti penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Papua.
Charles menegaskan bahwa pemerintah harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).
“Undang-undang ini menetapkan pulau-pulau kecil sebagai ruang dengan perlindungan khusus karena keterbatasan daya dukung ekologis serta peran vitalnya bagi kehidupan masyarakat lokal,” bebernya.
Kerangka normatif tersebut telah diperkuat melalui preseden yudisial, termasuk putusan pengadilan terkait Pulau Wawonii.
Ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan tata ruang.
“Yurisprudensi ini memperjelas batas kewenangan negara dalam mengelola wilayah pulau-pulau kecil dan menjadi rujukan wajib dalam evaluasi perizinan,” ungkapnya.
Untuk memastikan transisi dari komitmen menuju implementasi berkelanjutan, Institut USBA merekomendasikan beberapa poin.
Pertama, audit nasional terintegrasi pasca-pencabutan izin.
Kedua, harmonisasi regulasi berbasis yurisprudensi dengan menjadikan putusan pengadilan terkait pulau-pulau kecil sebagai pedoman teknis wajib dalam evaluasi perizinan.
Ketiga, sistem pemantauan publik di Papua. Raja Ampat sebagai titik awal–kawasan prioritas pemantauan terbuka dan pelaporan berkala kepada publik.
“Sejarah tidak hanya mencatat pernyataan Indonesia di Davos, tetapi menilai konsistensi penegakan hukum di dalam negeri”.
“Papua dan khususnya Raja Ampat, adalah ruang di mana legitimasi negara sebagai negara hukum yang berdaulat secara ekologis diuji,” tutup Imbir. (Redaksi)
