ADVERTISEMENT
Senin, November 23, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Papua Tolok Ukur Implementasi Kebijakan Tata Kelola SDA, Pernyataan Presiden di Forum Global Adalah Penegasan

“Yurisprudensi ini memperjelas batas kewenangan negara dalam mengelola wilayah pulau-pulau kecil dan menjadi rujukan wajib dalam evaluasi perizinan”.

25 Januari 2026
0
Papua Tolok Ukur Implementasi Kebijakan Tata Kelola SDA, Pernyataan Presiden di Forum Global Adalah Penegasan

Direktur Institut USBA, Charles Imbir (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Pidato Presiden Prabowo dalam World Economic Forum (WEF) 2026 yang menegaskan keputusan pencabutan izin operasional 28 perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai sikap politik dalam membenahi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).

Pernyataan itu disambut baik Institut USBA. Menurut USBA pernyataan Presiden di forum global tersebut bukan pengumuman kebijakan baru, melainkan penegasan atas langkah korektif yang telah dan sedang dijalankan pemerintah.

“Pidato Presiden di Davos adalah pernyataan komitmen politik di tingkat global,” tegas Direktur Institut USBA, Charles Imbir dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu malam, 24 Januari 2026.

“Kredibilitasnya ditentukan oleh konsistensi implementasi penegakan hukum di dalam negeri, terutama di wilayah dengan sensitivitas ekologis dan sosial tertinggi seperti Papua,” tegasnya.

Baca Juga

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Institut USBA menilai bahwa Tanah Papua merupakan ruang verifikasi utama bagi konsistensi kebijakan penegakan hukum sumber daya alam Indonesia.

Dengan tutupan hutan tropis yang luas, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bernilai ekologis global, serta ketergantungan masyarakat adat terhadap lingkungan hidup, Papua menjadi tolok ukur keselarasan antara komitmen nasional dan praktik kebijakan.

Lanjut Imbir, preseden penegakan hukum telah terbangun sebelum pernyataan Presiden di Davos.

Pada 2021, Bupati Sorong, Johny Kamuru, mencabut izin empat perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan yang kemudian diuji dan dikuatkan melalui proses peradilan tata usaha negara.

Langkah ini menunjukkan bahwa koreksi kebijakan berbasis hukum justru memperkuat legitimasi negara dan kepastian tata kelola.

“Di tingkat provinsi, Gubernur Papua, Matius Fakhiri, pada Rabu 31 Desember 2025 juga menegaskan fokus Pemerintah Provinsi Papua dalam penataan ulang izin perkebunan sawit yang telah ada,” jelas Imbir.

Selain itu, ia juga menyoroti penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Papua.

Charles menegaskan bahwa pemerintah harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

“Undang-undang ini menetapkan pulau-pulau kecil sebagai ruang dengan perlindungan khusus karena keterbatasan daya dukung ekologis serta peran vitalnya bagi kehidupan masyarakat lokal,” bebernya.

Kerangka normatif tersebut telah diperkuat melalui preseden yudisial, termasuk putusan pengadilan terkait Pulau Wawonii.

Ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan tata ruang.

“Yurisprudensi ini memperjelas batas kewenangan negara dalam mengelola wilayah pulau-pulau kecil dan menjadi rujukan wajib dalam evaluasi perizinan,” ungkapnya.

Untuk memastikan transisi dari komitmen menuju implementasi berkelanjutan, Institut USBA merekomendasikan beberapa poin.

Pertama, audit nasional terintegrasi pasca-pencabutan izin.

Kedua, harmonisasi regulasi berbasis yurisprudensi dengan menjadikan putusan pengadilan terkait pulau-pulau kecil sebagai pedoman teknis wajib dalam evaluasi perizinan.

Ketiga, sistem pemantauan publik di Papua. Raja Ampat sebagai titik awal–kawasan prioritas pemantauan terbuka dan pelaporan berkala kepada publik.

“Sejarah tidak hanya mencatat pernyataan Indonesia di Davos, tetapi menilai konsistensi penegakan hukum di dalam negeri”.

“Papua dan khususnya Raja Ampat, adalah ruang di mana legitimasi negara sebagai negara hukum yang berdaulat secara ekologis diuji,” tutup Imbir. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

22 November 2026
Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

21 November 2026
Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

21 November 2026
Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

21 November 2026
SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

21 November 2026
Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

21 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    537 shares
    Bagikan 215 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    534 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Wabup Mimika Emanuel Kemong Ingatkan ASN Tertib Izin dan Siapkan Tindak Lanjut Temuan BPK

Wabup Mimika Emanuel Kemong Ingatkan ASN Tertib Izin dan Siapkan Tindak Lanjut Temuan BPK

Awali Tugas sebagai Kapolres Supiori, Kompol Frits Erari Hadiri Ibadah, Sampaikan Pesan Kamtibmas

Awali Tugas sebagai Kapolres Supiori, Kompol Frits Erari Hadiri Ibadah, Sampaikan Pesan Kamtibmas

Residivis Narkoba Dibekuk, Polisi Sita 600 Gram Ganja Siap Edar

Residivis Narkoba Dibekuk, Polisi Sita 600 Gram Ganja Siap Edar

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id