TIMIKA, Koranpapua.id- Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengingatkan seluruh gubernur, bupati, Walikota di Tanah Papua agar mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) secara transparan, akuntabel, dan sesuai dokumen perencanaan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Dialog bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota seTanah Papua yang berlangsung di Auala BPKAD Kabupaten Mimika, Kamis 30 Juli 2026.
Febrian mengatakan, kesesuaian antara program pembangunan, penganggaran RAP3, dan pencatatannya dalam Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPT3) kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“KPK saat ini turut mengawal penguatan tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sehingga aspek kepatuhan terhadap perencanaan tidak lagi dipandang sebagai sekadar urusan administratif,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah memastikan setiap program yang dibiayai dana Otsus memiliki keselarasan dengan RAP3, tercatat dalam SIPT3, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Jangan sampai terdapat program yang berjalan di luar dokumen perencanaan yang telah disepakati karena hal tersebut bukan hanya mengurangi efektivitas pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari,” kata Febrian.
Ia menegaskan, tata kelola yang baik bukan untuk membatasi ruang gerak pemerintah daerah, melainkan memberikan perlindungan bagi kepala daerah dalam menjalankan amanah Otonomi Khusus.
Untuk mendukung pengawasan tersebut, Bappenas telah mengembangkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPT3) sebagai pusat data (knowledge hub) pembangunan Papua yang terintegrasi dengan berbagai sistem nasional.
Febrian mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memanfaatkan SIPT3 sebagai platform bersama agar koordinasi semakin efektif, pelaksanaan RAP3 dapat dipantau dengan baik, dan kebijakan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Papua pada akhirnya akan diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Masyarakat tidak akan menilai keberhasilan kita dari banyaknya rapat atau dokumen yang dihasilkan. Masyarakat akan menilai dari apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik,” ujarnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
