TIMIKA, Koranpapua.id- Bupati Nabire Mesak Magai meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan jalan dan jembatan di Papua.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat akses layanan dasar, memperbesar inflasi, hingga memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang masih bergantung pada transportasi udara.
Pernyataan itu disampaikan Mesak dalam dialog bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis 30 Juli 2026.
“Orang Pulau Jawa, mulai dari lahir sampai mati, ada orang yang masih hidup tidak pernah naik pesawat. Ini benar. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri, ‘Babi saja naik pesawat, ayam saja naik pesawat.’ Oleh sebab itu, infrastruktur itu penting,” kata Mesak.
Ia menjelaskan, ketergantungan masyarakat Papua terhadap transportasi udara membuat biaya distribusi barang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Akibatnya, ketika pembangunan infrastruktur darat tidak didukung, inflasi dan kesenjangan pelayanan akan semakin besar.
“Ketika dana DAK fisik untuk jalan dan jembatan tidak ada, betapa menyesalnya saya. Di Papua inflasi besar-besaran akan terjadi. Kawasan produksi petani bukan di kota, tetapi di desa. Pendidikan di daerah terpencil tidak akan berjalan, pelayanan kesehatan juga tidak akan berjalan karena semuanya dipengaruhi oleh infrastruktur,” ujarnya.
Mesak menambahkan, setelah pemerintah pusat membangun sebagian besar ruas jalan nasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini pemerintah provinsi dan kabupaten bertanggung jawab membuka akses jalan menuju distrik dan kampung.
Namun, menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak diikuti dukungan pendanaan.
“Ruas jalan nasional sebagian besar sudah terbangun. Tetapi sekarang tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten adalah membangun jalan dari ruas jalan nasional ke kecamatan dan desa. Itu menjadi tanggung jawab kami, sedangkan DAK untuk itu tidak ada,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat kembali memberikan dukungan anggaran bagi pembangunan infrastruktur agar pelayanan pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian di Papua dapat berjalan lebih optimal. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
