TIMIKA, Koranpapua.id- Johannes Rettob, Bupati Mimika merespons berbagai kritik masyarakat terkait dengan program 100 hari kerja dirinya bersama Emanuel Kemong pasca resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
Kritikan tersebut terkait dengan program pembangunan yang belum terlihat nyata dalam 100 hari masa kepemimpinan mereka berdua.
Banyak komentar yang muncul di pemberitaan dan media sosial menyebut bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan aksi konkret.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa langkah awal pemerintahannya adalah membenahi birokrasi yang selama ini dinilai tidak efektif.
“Banyak yang mengatakan kami tidak berbuat apa-apa. Saya ingin tegaskan, hal pertama yang kami lakukan adalah mengurai benang kusut di pemerintahan. Ini bukan pekerjaan mudah,” ujarnya ketika memimpin apel gabungan di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan, Senin 21 Juli 2025.
Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi fondasi utama sebelum melanjutkan pembangunan fisik.
Karena menurutnya, jika birokrasi sudah tertata baik, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih optimal.
“Setelah itu, barulah program-program lain bisa dijalankan dengan maksimal,” jelasnya.
Sebagai bagian dari penataan birokrasi, Bupati meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera memperbarui struktur organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi.
Struktur organisasi yang telah berjalan lebih dari lima tahun dinilai perlu dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta visi-misi kepala daerah.
“Struktur organisasi ini akan segera kita bawa ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” kata Bupati Rettob.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan visi-misi pemerintahannya masih terkendala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan sebelum masa jabatan mereka dimulai.
Hal ini menurutnya, membuat program pembangunan fisik belum sepenuhnya bisa direalisasikan.
“Banyak orang hanya melihat pembangunan dari sisi fisik. Padahal, sudah ada banyak langkah pelayanan yang kami lakukan untuk mempermudah masyarakat,” pungkasnya.
“Tapi untuk pembangunan fisik, APBD yang kami jalankan masih mengacu pada kebijakan sebelumnya,” timpal Bupati. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
