Timika – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika secara resmi menerjunkan 191 petugas sensus pertanian, yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh I Nyoman Dwitana, Sekdis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Mimika.
Ouceu Satyadipura, Kepala BPS Mimika juga hadir dalam acara yang berlangsung di halaman Kantor BPS, Jalan Hasanuddin, Rabu 30 Mei 2023. Para petugas sensus selanjutkan mulai bekerja melakukan pendataan di 18 distrik dan 133 kampung, kelurahan di wilayah Kabupaten Mimika, terhitung tanggal 1 Juni – 31 Juli 2023.
Masyarakat biasanya selalu malas dan menolak bertemu petugas, karena merasa selama ini sudah didata namun tidak pernah mendapat bantuan
“Berapa jumlah petugas setiap kampung tergantung konsentrasi rumah tangga petani. Sesuai agenda awal sensus berlangsung dua bulan, tapi karena ada beberapa wilayah yang beban kerja bisa selesai satu bulan,” ujar Ouceu kepada Koranpapua.id.
Beban kerja setiap petugas sensus akan berlaku adil. Untuk menghindari jangan sampai ada yang beban kerjanya sama namun kosentrasinya sedikit, maka BPS melakukan kontrak kerja perbulan. Dengan sistem kotrak kerja sebulan akan gampang melakukan evaluasi dan menghindari terjadinya penumpukan petugas di salah satu wilayah.
Titik distribusi petugas yang paling banyak di daerah Satuan Pemukiman (SP) dan dan wilayah pesisir, karena lebih banyak ditinggali warga yang berprofesi sebagai nelayan. Berbeda dengan wilayah pegununganan yang lebih didominasi karyawan.
“Tidak menutup kemungkinan dilakukan rolling petugas dari daerah yang jumlah petani sedikit ke tempat yang petani dan nelayan banyak,” tandas Ouceu sembari berpesan menghindari penolakan warga, petugas harus pandai membangun komunikasi yang baik dengan warga.
Dari data yang dikumpulkan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan petani di setiap kampung. Selanjutnya pemerintah membuat program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat
BPS juga melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya sensus pertanian. Kepala distrik dan kepala kampung diharapkan dapat memberikan pemahaman yang positif kepada warganya.
Masyarakat biasanya selalu malas dan menolak bertemu petugas, karena merasa selama ini sudah didata namun tidak pernah mendapat bantuan. Padahal melalui pendataan masyarakat akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Karena melalui sensus pertanian bisa mengetahui re-kondisi petani.
Dari data yang dikumpulkan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan petani di setiap kampung. Selanjutnya pemerintah membuat program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
“Petani atau pedagang maupun mama-ama tidak akan mengerti apa itu inflasi. Tapi kalau bilang harga cabai di pasar naik, itulah inflasi dan mereka baru paham. Jadi kita pakai bahasa sederhana biar masyarakat kecil mudah paham,” pesan Ouceu.
Kepada masyarakat Mimika, Ouceu berharap bisa memahami dan menerima petugas sensus pertanian dengan memberikan data sesungguhnya. Karena data yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan BPS, tetapi akan dipergunakan oleh semua lembaga negara pemerintah daerah dan kementerian.
Melalui data ini pemerintah bisa melihat potret pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di wilayah Mimika. Untuk selanjutnya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang dituangkan dalam program daerah maupun program nasional.
Ia menyadari untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak mudah. Berdasarkan pengalamannya selama kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebelumnya, banyak petugas yang ditolak dan warga tidak mau memberikan data.
Namun ketika BPS melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) di kampung-kampung ternyata begitu banyak warga yang datang memberikan informasi. Dalam mensuskeskan program ini, BPS selalu berkolaborasi dengan kepala distrik, kepala kampung, lurah termasuk media. (redaksi)
