“Tidak ada Indonesia lain yang pimpinan daerah harus orang asli daerah, hanya ada di Papua. Semua sudah diberikan, uang sudah, kesempatan, OAP bisa memimpin sendiri, kok konflik terus terjadi”.
NABIRE, Koranpapua.id- Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan langkah yang tepat untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Tanah Papua.
Salah satu upaya yang saat ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik di Papua yakni, harus ada ketegasan dari Presiden Prabowo untuk menentukan arah Papua ke depan.
Hal itu disampaikan Yoris Raweyai, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) kepada awak media usai hearing dan dialog dengan pengungsi di Nabire, Selasa 14 Oktober 2025.
Yoris mengatakan konflik Papua bukan hal baru. Menurutnya, ketika pemerintahan dipimpin Jokowi selama 10 tahun, ia berharap bisa menyelesaikan persoalan di Papua.
Karena selama menjadi orang nomor sati di Indonesia, Jokowi pernah 17 kali berkunjung ke Papua.
Namun kenyataannya sampai masa berakhir kepemimpinannya eskalasi konflik di Papua terus terjadi sampai saat ini.
“Saya melihat bahwa harus ada ketegasan dari pemerintah khususnya Presiden, mau dibawa kemana Papua ini,” ujar Yoris.
Dikatakan, anggaran Papua memiliki lex specialis berupa dana Otsus. Begitupun dalam hal kepemimpinan, Undang-undang Otsus mengatur, gubernur dan wakil gubernur harus OAP.
“Tidak ada Indonesia lain yang pimpinan daerah harus orang asli daerah, hanya ada di Papua. Semua sudah diberikan, uang sudah, kesempatan, OAP bisa memimpin sendiri, kok konflik terus,” tanya Yoris.
Bicara dalam konteks NKRI, katanya, sudah disepakati bersama Papua ada di dalamnya.
Karena itu perlu konsistensi dan kepastian hukum. Semua pihak harus harus menghadirkan solusi bukan sebagai pemantik.
“Mari kita sama-sama menghadirkan solusi bukan sebagai pemantik, mari kita duduk bersama sama berkolaborasi. Kita berharap Presiden Prabowo bisa menuntas masalah di Papua,” pungkasnya.
“Sudah cukup lama masyarakat Papua menderita dalam bingkai NKRI dengan segala macam persoalan,” tambahnya.
Disampaikan bahwa saat ini wilayah Papua Tengah yang dulunya hanya satu kabupaten masuk ‘kategori merah’. Namun setelah pemekaran, malah dari delapan Kabupaten hanya dua yang aman.
“Ini kan menjadi keprihatian apalagi saya terpilih dari Papua Tengah makanya saya selalu dorong bahwa mari kita berkolaborasi tidak ada yang hebat. Tanpa kebersamaan tidak mungkin kita akan selesaikan ini,” ujarnya.
Terkait pengungsian akibat konflik bersenjata, baginya yang terpenting adalah peran pemerintah.
Pemerintah punya kewajiban menyelamatkan masyarakat, memberikan tempat yang layak dan bantuan kemanusiaan. (Redaksi)
