TIMIKA, Koranpapua.id- Sejumlah mantan pejabat Pemkab Mimika Orang Asli Papua (OAP) yang dinonjobkan, Selasa 5 Desember 2023 akan melampiaskan kekecewaan mereka dengan melakukan aksi pemalangan Kantor Bupati Mimika.
Para pejabat OAP yakni, Bertha Beanal, Yohanes Tsugumol, Yohanes Kuum, John Kemong, Manase Omaleng bersama semua Aparatur Sipil Negara (ASN) OAP telah bersepakat melakukan pemalangan Kantor Bupati Mimika pada Kamis 7 Desember 2023.
Pernyataan ini disampaikan secara bersama-sama oleh para pejabat OAP yang dinonjobkan dalam jumpa pers yang berlangsung di salah hotel di Timika, Rabu 6 Desember 2023. Hadir dalam kesempatan itu, Ananias Faot, mantan Kepala BLPSDM Mimika.
Bertha mengatakan, sangat disayangkan sebagai putri Amungme dengan pangkat yang memenuhi syarat dinonjobkan dari jabatan dan digantikan dengan pejabat lain yang bukan OAP.
Bertha mempertanyakan dimana keberpihakan Otsus bagi anak-anak Papua khususnya Amungme dan Kamoro.
Mutasi yang dilakukan Bupati, menurutnya merupakan bentuk pembunuhan karakter anak-anak Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.
Mantan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB ini menegaskan, Bupati Omaleng dalam memimpin daerah ini, banyak mengutamakan non OAP untuk menduduki jabatan.
Bahkan, Bertha dengan tegas tidak akan menyerahkan ruang kerjanya ditempati oknum pejabat yang baru dilantik.
“Kami akan palang dan yang bisa buka kembali hanya oleh Menteri. Saya akan telepon Kapolres bahwa kami mau palang kantor. Kami anak negeri punya hak,” tegasnya.
Sementara Yohanes Kuum mengatakan yang membuat nama Bupati dan Wakil Bupati buruk adalah oknum-oknum pegawai ‘penjilat’.
“Golongan masih kecil sudah dilantik menjadi Kabag dan kepala distrik. Bupati melantik pegawai karena terkesan suka dan yang tidak suka dinonjobkan,” katanya.
Yohanes menyayangkan dalam proses mutasi tidak mengikuti sistem dan prosedur yang benar tanpa melibatkan tim Baperjakat.
Kemudian John Kemong menilai selama dua periode Eltinus Omaleng sebagai Bupati Mimika tidak pernah perhatikan nasib putra-putri Amungme dan Kamoro.
“Anak Amungme dan Kamoro tidak mungkin mengemis ke daerah lain. Tapi yang terjadi Bupati orang Amungme lebih utamakan para penjilat. Bagaimana kami mau majukan daerah kami kalau tidak diberi kesempatan,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi dana APBD Mimika 5 triliun anak Amungme dan Kamoro tidak pernah menikmati tetapi oleh orang lain yang menikmati.
Sebagai anak negeri, John Kemong sangat menyesal atas kepemimpinan Bupati Omaleng, karena tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak daerah.
Pada kesempatan yang sama, Manase Omaleng, mantan Kepala Distrik Hoeya mempertanyakan mengapa dirinya dinonjobkan.
“Kami Amungme dan Kamoro mau dikemanakan? Kalau mau mekar Provinsi Nemangkawi untuk siapa? Sepuluh tahun menjabat mandul menyiapkan kader anak Amungme dan Komoro,” kritiknya.
Ia bahkan mempertanyakan, mengapa satu orang pejabat bisa menjabat dua OPD? Apakah di Mimika sudah tidak ada lagi ASN yang memenuhi syarat?
“Jangan roling kami karena alasan politik. Kami ASN tidak ikut politik. Kami bekerja taat pada pimpinan,” katanya.
Lainnya, Moses Gwijangge mengaku bingung dengan aturan yang diatur BKPSDM. “Kita mendukung roling keempat dibatalkan,” katanya.
Marsel Mameyau mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika meminta Bupati Omaleng belajar dari para bupati di wilayah gunung.
Ia menyayangkan, setiap kali ada yang menyodorkan nama, bupati tidak terlebih dahulu mengecek, apakah nama yang disodorkan telah memenuhi persyaratan, khususnya yang berkaitan dengan kepangkatan.
“Bupati terima mentah-mentah langsung tandatangan padahal golongannya masih kecil sehingga menggeser pegawai yang golongannya besar,”tegasnya.
Yohanes Tsugumol, Kabid Penertiban Satpol PP menegaskan pejabat pengganti dirinya jangan coba-coba masuk ruangan kerjanya. Silakan masuk di ruang yang lain.
Tsugumol juga mengancam akan memboikot Pilkada dan Pilgub untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. “Kami akan palang kantor Bupati sampai Menteri yang datang buka,” tandasnya. (Redaksi)
