TIMIKA, Koranpapua.id- Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk ketika melantik Valentinus Sudarjanto S.IP.,M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika, Selasa 20 Juni 2023 mengingatkan tugas kewenangan, kewajiban serta larangan kepada Valentinus Sudarjanto SIP MSi.
Penjabat Bupati dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah dan kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Sesuai ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah Penjabat Bupati dilarang melakukan pengisian dan mutasi pegawai. Dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya.
Penjabat Bupati juga dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah dan dilarang membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Dengan dilaksanakan pelantikan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Selasa 20 Juni 2023, maka secara resmi Valentinus Sudarjanto Sumito menduduki jabatan orang pertama di Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Pelantikan Valentinus berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah.
Dengan SK tersebut juga disebutkan bahwa Penjabat Bupati memiliki hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai peraturan perundang-undangan.
Ribka Haluk dalam sambutannya mengatakan pelantikan merupakan bagian dari sistem pemerintahan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan berdasarkan Pasal 201 ayat 11 Undang Undang 10 Tahun 2015 bahwa untuk mengisi kekosongan kepemimpinan bupati definitif, maka perlu diangkat Pejabat Bupati yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
Peraturan perundangan undangan menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, karena tersangkut tindak pidana korupsi berdasarkan registrasi di pengadilan.
Ribka mengungkapkan apresiasi kepada Mendagri yang mengambil langkah dan sikap serta memberi kepastian hukum kepada Pj Bupati Mimika untuk mengendalikan situasi pemerintahan di Mimika.
Pelantikan ini juga untuk menetralisir pemerintahan yang terkesan dalam beberapa waktu terakhir, Bupati Mimika menjalani proses hukum yang berlarut-larut dan cukup panjang sehingga ada kesan pemerintah tidak melaksanakan pemerintahan yang baik sehingga banyak disoroti.
Pelantikan dihadiri Forkopimda Papua Tengah, Forkopimda Mimika, pejabat Pemprov Papua Tengah, pejabat Pemkab Mimika, Ketua dan anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat Mimika. (redaksi)
