MANOKWARI, Koranpapua.id- Ikrar untuk setia dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinyatakan oleh sepuluh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ikrar yang dinyatakan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Rabu 25 Juni 2026 itu, ditandai dengan penyerahan bendera Bintang Kejora ke prajurit TNI.
Sepuluh kombatan itu, selama ini bergabung di Kodap IV Sorong Raya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Momen itu disaksikan langsung oleh keluarga, tokoh adat, pemuka agama hingga unsur pemerintah daerah setempat.
“Sepuluh anggota aktif Kodap IV Sorong Raya TPNPB-OPM memutuskan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” kata Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto dalam keterangannya seperti dilansir Jumat 26 Juni 2026.
Mereka dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan diri untuk berkumpul, bersatu dan menyatu dengan segenap eksponen dan elemen masyarakat Papua dalam bingkai NKRI.
Lucky mengatakan, kesepuluh mantan anggota OPM itu sebelumnya terlibat dalam aksi teror di sejumlah wilayah Papua.
Mereka akhirnya meninggalkan perbuatan kejinya berkat upaya persuasif yang dilakukan aparat TNI.
Menurut Luky, kembalinya mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi, dipengaruhi oleh perangai personel Satgas TNI yang humble dengan jiwa sosial tinggi yang diteladani dari keseharian pimpinan TNI, dalam hal ini Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru.
Sikap dan pembawaan yang baik dan humanis telah menyentuh hati sekaligus menggugah rasa simpati dan empati simpatisan hingga anggota aktif TPNPB-OPM untuk kembali ke NKRI.
Pendekatan Satgas TNI di bawah kendali Kogabwilhan III menitikberatkan pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Personel turun langsung bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan baik membangun gereja, sekolah, jembatan dan fasilitas umum lainnya di berbagai wilayah pedalaman Papua.
“Dengan semua program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, lambat laun hal tersebut mematahkan stigma negatif terhadap pemerintah, khususnya TNI, yang ditanamkan TPNPB-OPM kepada saudara-saudara kita di Tanah Papua,” ungkapnya.
Lucky menjelaskan, Papua dibangun bukan dengan teror, intimidasi, apalagi memaksa masyarakat untuk patuh dengan beragam bentuk kekerasan.
Perbuatan OPM yang kerap menebar teror ditegaskan melanggar norma, adat, agama dan sisi kemanusiaan serta mengingkari nilai-nilai ketuhanan.
“Kondusifitas keamanan wilayah dan kualitas SDM di Papua sejatinya adalah fondasi utama sekaligus motor yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah dan masyarakat di ufuk timur Indonesia,” katanya.
Program dan percepatan pembangunan yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto dapat dengan mudah menyentuh daerah dan masyarakat yang tinggal di pelosok Papua.
Hal ini bisa dilakukan apabila kondusifitas serta keamanan wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik. (Redaksi)
