TIMIKA, Koranpapua.id– Bupati Mimika Johannes Rettob mengaku marah atas beredarnya video sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berjalan kaki selama sekitar 12 jam dari Ainggogin menuju Kampung Banti, Distrik Tembagapura.
Video tersebut memperlihatkan perjalanan para tenaga kesehatan yang harus melintasi hutan, pegunungan, dan sejumlah sungai akibat tidak tersedianya transportasi.
Perjalanan itu dilakukan saat sejumlah tenaga kesehatan disebut mengalami sakit malaria dan persediaan obat mulai menipis.
Menanggapi video yang viral di media sosial itu, Johannes mempertanyakan alasan para tenaga kesehatan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.
“Transportasi apa sebenarnya? Itu yang tadi saya marah dia bikin itu, video tuh. Itu itu orangnya, saya marah dia. Saya bilang tidak ada maaf,” ujar Johannes kepada wartawan, Selasa 9 Juni 2026.
Menurut Johannes, pemerintah daerah tidak pernah menerima informasi terkait persoalan transportasi yang dihadapi para tenaga kesehatan tersebut.
“Kalau tidak ada informasi baru jalan kaki baru bikin video seakan-akan itu susahnya minta ampun, bagaimana kita tahu? Itu kan daerah berbahaya yang mereka lewati,” katanya.
Saat ditanya mengenai informasi adanya koordinasi sebelumnya dari kepala Puskesmas Arwanop dengan dinas kesehatan, Johannes membantah hal tersebut.
“Siapa yang bilang ada koordinasi bohong dia. Saya pecat nanti dia,” tegasnya.
Johannes menilai akses transportasi menuju wilayah tersebut sebenarnya tersedia.
Ia juga menyebut pemerintah daerah mendapat dukungan transportasi dari PT Freeport Indonesia untuk menjangkau daerah-daerah pegunungan.
“Itu pesawat ada. Freeport dari daerah Arwanop itu kita dibantu full oleh Freeport. Itu daerah Freeport, dan alasannya ada malaria. Di atas pegunungan itu tidak ada malaria. Bohong besar itu. Ya, itu saya sampaikan. Itu peringatan untuk itu,” ujarnya.
Ia mengaku telah mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi melalui media sosial.
“Di dalam apel kemarin saya sudah sampaikan, aparat pemerintah jangan memberikan informasi yang aneh-aneh di dalam media sosial. Saya sampaikan ini, ya,” katanya.
Meski demikian, Johannes mengaku belum mengetahui secara rinci duduk persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Namun ia menegaskan bahwa setiap kendala pelayanan harus dibangun melalui komunikasi dengan pimpinan agar solusi dapat segera diberikan.
“Saya tidak tahu apakah memang, saya sendiri tidak tahu, tetapi yang jelas kalau dibilang persoalan itu tidak benar. Pasti harus mereka membangun komunikasi,” tutupnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
