ADVERTISEMENT
Sabtu, November 21, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Dampak Efisiensi Anggaran, Seluruh Cleaning Service di Lingkungan Pemprov Papua Diberhentikan

Pengelolaan tenaga cleaning service akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan pihak outsourcing, dengan jumlah tenaga disesuaikan kebutuhan masing-masing OPD.

2 April 2026
0
Pemberlakuan WFH ASN, Pemprov Papua Tunggu Aturan Pusat, Internet Masih Menjadi Kendala

Christian Sohilait, Pj Sekda Papua (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

JAYAPURA,Koranpapua.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberhentikan seluruh tenaga cleaning servis yang selama ini bekerja di instansi pemerintahan termasuk sejumlah rumah dinas pejabat.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam surat Noor: 000.1.8.6/3073/Set, perihal pemberitahaun pemberhentian cleaning service di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua.

Surat tertanggal 1 April 2026 tersebut ditandatangani oleh L.Christian Sohilait, ST, M.Si, Pj Sekretariat Daerah Provinsi Papua atas nama Gubernur Gubernur Papua Matius Fakhiri.

Adapun dalam surat tersebut juga disampaikan sejumlah rumah pejabat yang juga terkena imbas dari pemberlakuan kebijakan itu.

Baca Juga

Wabup Mimika: APBD Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

Di antaranya, rumah jabatan Sekda Provinsi Papua, para Asisten Setda, Kepala BAPPERIDA, Inspektorat, Kepala Biro Barang dan Jasa, Poliklinik di Kantor Pemprov Papua.

Pemberhentian tenaga cleaning service ini dilakukan Pemprov Papua sebagai tindaklanjut perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran di lingkungan perangkat daerah.

Langkah ini mencakup penyelesaian hak pekerja serta penyesuaian sistem kerja ke depan.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memastikan seluruh hak tenaga kebersihan diselesaikan sebelum dilakukan penataan kontrak kerja.

Setelah kewajiban pembayaran dipenuhi, pemerintah melakukan penyesuaian kontrak sesuai mekanisme yang berlaku.

Penataan ini menjadi bagian dari pembenahan sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah.

“Setelah dibayar sesuai mekanisme, kontraknya diputus karena memang prosedurnya seperti itu,” ujar Gubernur Matius.

Ke depan, pengelolaan tenaga cleaning service akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan pihak outsourcing, dengan jumlah tenaga disesuaikan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami berharap tenaga yang sudah ada bisa direkrut kembali melalui outsourcing, tentu disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan kebijakan ini dilakukan dalam kerangka penataan administrasi dan efisiensi, serta tidak memiliki tujuan lain di luar mekanisme yang berlaku.

“Ini murni mekanisme yang harus dilakukan pemerintah, tidak ada maksud lain,” ucapnya. (Redaksi)

 

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

20 November 2026
MRP Papua Tengah Soroti Tingginya HIV/AIDS dan Kekerasan Anak di Mimika

MRP Papua Tengah Soroti Tingginya HIV/AIDS dan Kekerasan Anak di Mimika

20 November 2026
Dinkes Mimika Raih Penghargaan Skrining Bayi Baru Lahir

Dinkes Mimika Raih Penghargaan Skrining Bayi Baru Lahir

20 November 2026
Suasana pemeriksaan Hb dan pemberian tablet tambah darah sebagai rangkaian kegiatan Germas Aksi bergizi di SMAN 7. (foto: Ril/koranpapua.id)

Cegah Stunting sejak Remaja, Dinkes Mimika Edukasi SMAN 7

20 November 2026
Dinkes Mimika Kampanyekan Bahaya Rokok dan Aksi Bergizi di SMAN 7

Dinkes Mimika Kampanyekan Bahaya Rokok dan Aksi Bergizi di SMAN 7

20 November 2026
Timika Kirim 409 Ton Kernel Sawit ke Jawa Timur

Timika Kirim 409 Ton Kernel Sawit ke Jawa Timur

20 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    521 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Disnakkeswan Targetkan Tahun 2025 Populasi Babi di Mimika Capai 6.000 Ekor

Pertamina Pastikan Harga BBM di Papua Stabil, Sabelina: Persediaan di Mimika Mencukupi

Sisir Kios di Oksibil, Satgas Yon Parako 466 Pasgat dan Tim Gabungan Gelar Razia PEKAT

Sisir Kios di Oksibil, Satgas Yon Parako 466 Pasgat dan Tim Gabungan Gelar Razia PEKAT

Pemkab Mimika Genjot Pemerataan Akses Pendidikan, 2027 Anak Wajib TK Sebelum Masuk SD

Pemkab Mimika Genjot Pemerataan Akses Pendidikan, 2027 Anak Wajib TK Sebelum Masuk SD

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id