TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mulai menyiapkan langkah besar di sektor pendidikan.
Salah satunya dengan mewajibkan anak masuk Taman Kanak-Kanak (TK) sebelum daftar ke Sekolah Dasar (SD).
Mendukung kebijakan tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob, menegaskan komitmennya menghapus kesenjangan antara sekolah swasta dan negeri.
Melakukan pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta perluasan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil.
Bupati Johannes menyebut, langkah ini penting mengingat masih adanya ketimpangan layanan pendidikan di sejumlah wilayah Mimika.
Ia mencontohkan, di Distrik Mimika Barat Tengah yang memiliki sembilan SD dikelola oleh Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK). Namun, namun tidak ada satupun sekolah TK di wilayah itu.
“Mulai 2027 anak-anak tidak bisa langsung masuk SD tanpa melalui TK. Dia harus masuk TK dulu,” ujar Bupati Johannes di Timika.
Karena itu, Pemkab Mimika berkewajiban untuk memastikan ketersediaan TK sebagai bagian dari program prioritas.
Selain pemerataan akses, pemerintah daerah juga mendorong penerapan program sekolah sepanjang hari.
Program ini telah diuji coba di SD YPPK Kokonao dan SD Negeri Kokonao dengan hasil yang dinilai positif.
Dalam konsep tersebut, siswa menjalani aktivitas belajar yang lebih terstruktur, mulai dari kegiatan belajar, makan, hingga ekstrakurikuler di sekolah.
Meski menyerupai sistem asrama, program ini tetap memberi ruang bagi siswa untuk berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar.
“Kenapa kita pakai pola itu? Supaya anak tetap punya interaksi dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah sepanjang hari,” jelasnya.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika dan akan dijalankan secara bertahap mulai 2026 hingga 2027. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
