TIMIKA, Koranpapua.id– Rapat Koordinasi (Rakor) kepala daerah se-Papua Raya yang dihadiri enam gubernur dan 42 bupati/walikota selama dua hari di Timika, resmi ditutup, Selasa 12 Mei 2026.
Forum yang membahas isu-isu stragtegis untuk mendorong percepatan pembangunan Papua itu, ditutup oleh Meki Nawipa, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua Tengah.
Terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakor tersebut. Di antaranya, percepatan pelaksanaan sensus Orang Asli Papua (OAP), penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Rekomendasi lainnya yakni, penguatan tiga pilar utama Papua yakni gubernur, DPRP, dan MRP, implementasi interoperabilitas SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP.
Para kepala daerah juga mensepakati untuk mendorong percepatan penyelesaian Perdasus dan Perdasi, revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, serta penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui revisi PMK Nomor 33 Tahun 2024.
Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, ketika menutup Rakor tersebut menegaskan bahwa sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan, akan menjadi dasar penguatan tata kelola pembangunan Papua ke depan.
Gubernur Meki mengatakan, percepatan pembangunan Papua membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya OAP.
Seluruh hasil rekomendasi dalam forum tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor.
Perlu ditindaklanjuti secara nyata melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Ia menambahkan, Papua membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” katanya.
Gubernur Meki juga menekankan bahwa Dana Otsus harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat asli Papua.
Seluruh kebijakan pembangunan harus sejalan dengan visi Papua Tengah, yakni mewujudkan Papua Tengah emas yang adil, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Gubernur Meki berharap seluruh program yang telah dirumuskan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya Papua yang mandiri, adil, damai, dan sejahtera.
Seperti diketahui Rakor tersebut juga dihadiri Komisi II DPR RI, BP3OK, pimpinan DPRP, MRP, Sekretaris Daerah (Sekda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh adat, tokoh agama dan mitra pembangunan. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
