ADVERTISEMENT
Senin, November 23, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Hasil Penilaian Wamendagri Terhadap Kinerja Enam Provinsi di Papua, Ada yang Belum Rampungkan RAPBD 2026

Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah bagi tiga kabupaten, yaitu Mimika, Dogiyai, dan Deiyai, yang perlu didorong untuk segera merampungkan KUA-PPAS.

1 Januari 2026
0
Provinsi Papua Tengah Buka 950 Formasi CASN 2024, Ini Rincian Formasinya

Dr. Ribka Haluk, Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri RI. (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan hasil penilaian kinerja terhadap enam Pemerintah Provinsi (Pemprov) di tanah Papua.

Penilaian kinerja itu lebih kepada penyelesaian Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Ribka Haluk, Wamendagri menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatannya, bahwa sebagian besar RAPBD dan RAP Otsus masih dirampungkan pada hari-hari terakhir menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025.

Bahkan, terdapat sejumlah daerah yang hingga kini belum menyelesaikan proses penyusunan tersebut.

Baca Juga

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

“Saya harap kepada seluruh kepala daerah di Papua, 2026 itu susun APBD dan RAP Otsus sesuai jadwal yang ada, Rabu 31 Desember 2025.

“Jangan tunggu di akhir tahun baru mau diurus dengan terburu-buru,” tambah Ribka yang juga adalah anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua (KEPP Otsus).

Ribka menjelaskan, keberadaan KEPP OKP salah satunya bertujuan memastikan tata kelola dana Otsus berjalan dengan baik.

Ia menegaskan, saat ini KEPP OKP telah berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

“Tim ini nanti pendampingan sampai ke tingkat teknis di daerah, sehingga ada evaluasi ke depannya. Supaya tidak lagi seperti ini,” tambah Ribka.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa untuk tahun 2027 proses penyusunan RAPBD dan RAP Otsus akan dimulai sejak bulan Maret.

Penyusunan tersebut juga akan dilakukan secara daring sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan dana Otsus Papua berbasis digital.

Ia menambahkan, di era kepemimpinan Presiden Prabowo, penyusunan RAPBD dan RAP Otsus akan dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) Bappenas.

Termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, serta Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu.

Oleh karena itu, pemerintah daerah se-Tanah Papua diminta memberikan perhatian khusus, terutama dalam proses penginputan RAPBD dan RAP Otsus.

Berdasarkan rapor per 30 Desember 2025, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dilaporkan telah berada pada tahap penyusunan RAP.

Bahkan, dua pemerintah daerah telah memiliki RAP final, yakni Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Kota Jayapura.

Sementara itu, RAP Provinsi Papua telah diinput dan saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh pemerintah pusat.

Kondisi berbeda terlihat di Provinsi Papua Barat yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat.

Dari delapan daerah, baru dua yang telah menyusun RAP, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Adapun pemerintah daerah lainnya masih berada pada tahap penetapan KUA-PPAS sehingga belum dapat melanjutkan ke tahap penyusunan RAP dan RAPBD 2026.

Di Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Asmat tercatat sebagai daerah pertama yang menyelesaikan finalisasi RAP dan penetapan APBD di antara seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan evaluasi, antara lain RAP Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang masih dalam tahap perbaikan, serta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang perlu didorong untuk segera menginput RAP ke tingkat provinsi.

Adapun di Provinsi Papua Tengah, tercatat dua pemerintah kabupaten telah menyelesaikan finalisasi RAP, yakni Pemerintah Kabupaten Puncak dan Paniai.

Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah bagi tiga kabupaten, yaitu Mimika, Dogiyai, dan Deiyai, yang perlu didorong untuk segera merampungkan KUA-PPAS.

Akibat belum selesainya KUA-PPAS, ketiga kabupaten tersebut belum dapat beralih ke tahap penyusunan RAP.

Sementara itu, dua kabupaten lainnya, yakni Puncak Jaya dan Intan Jaya, hingga kini masih berstatus draf dan perlu didorong agar segera menyusun RAP.

Untuk Provinsi Papua Pegunungan, RAP Otsus provinsi dilaporkan telah diinput ke pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.

Adapun pada tingkat kabupaten, RAP Otsus Kabupaten Tolikara masih berstatus draf sejak 4 Desember 2025.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tolikara didorong untuk segera menuntaskan penyusunan RAP.

Sementara itu, tiga kabupaten lainnya, yakni Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Nduga, diminta segera merampungkan KUA-PPAS agar dapat melanjutkan ke tahap penyusunan RAP dan RAPBD 2026.

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat Daya, RAP provinsi dilaporkan telah berstatus final sehingga proses penyusunan RAP dinyatakan telah rampung.

Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan rumah di tingkat kabupaten.

Tercatat tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sorong, Maybrat, dan Tambrauw, belum menyelesaikan KUA-PPAS sehingga belum dapat menyusun RAP dan RAPBD 2026. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

Bahaya Rokok pada Remaja, dari Coba-Coba hingga Ketergantungan

22 November 2026
Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

21 November 2026
Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

21 November 2026
Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

21 November 2026
SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

21 November 2026
Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

21 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    537 shares
    Bagikan 215 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    534 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Gubernur Mathius Ingatkan Tidak Boleh Ada Permainan Harga Bahan Pokok Jelang Nataru

Transformasi Tidak Berjalan Tanpa Soliditas Masyarakat, Gubernur Mathius Ajak Jaga Persatuan

Uskup Timika Sebut Papua Masih Menyimpan Memori Penderitaan yang Panjang

Uskup Timika Sebut Papua Masih Menyimpan Memori Penderitaan yang Panjang

Hari Pertama 2026, Lanny Jaya Diguncang Gempa 5,4 Magnitudo

Hari Pertama 2026, Lanny Jaya Diguncang Gempa 5,4 Magnitudo

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id