MANOKWARI, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis 7 Mei 2026.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat.
Hadir juga perwakilan pemerintah kabupaten se-Papua Barat, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan di wilayah itu.
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si ketika membuka kegiatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, partisipatif serta menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur menegaskan Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Hal itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi serta daya saing daerah guna mencapai pembangunan berkelanjutan.
Sejalan dengan tema RKP Nasional Tahun 2027 ‘Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri’, Pemprov Papua Barat menetapkan tema RKPD Tahun 2027.
Yakni ‘Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal dalam Koridor Otonomi Khusus”.
Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan transformasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan menempatkan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, serta mendorong penguatan ekonomi lokal sebagai pengungkit pertumbuhan daerah.
Selanjutnya Gubernur menekankan pentingnya semangat Otonomi Khusus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Otonomi Khusus bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan,” tegas Gubernur seperti dilansir Kominfo Papua Barat, Kamis 7 Mei 2026.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, Pemprov Papua Barat memfokuskan pembangunan pada tujuh prioritas daerah.
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif.
- Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial
- Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah
- Peningkatan kesempatan kerja dan penguatan UMKM.
- Pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur dan konektivitas dasar.
- Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya, iklim dan pelestarian lingkungan
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.
Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,48 meningkat dari 67,69 pada tahun sebelumnya, dengan target mencapai 69,94 pada tahun 2027.
Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 21,66 persen pada tahun 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,46 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,13 persen. Sementara rasio gini tercatat sebesar 0,374 dengan target penurunan menjadi 0,331 pada tahun 2027.
Gubernur pada kesempatan itu mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan, saran dan rekomendasi konstruktif demi penyempurnaan RKPD Tahun 2027.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. (Redaksi)
