TIMIKA, Koranpapua.id-Hingga akhir tahun 2025, Papua masih menyimpan memori penderitaan yang panjang akibat kekerasan militer terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Memoria passionis ini berlangsung sejak Papua terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu diungkapkan Mrg. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, Uskup Keuskupan Timika dalam kotbahnya ketika memimpin misa akhir tahun di Gereja Katedral Timika, Rabu 31 Desember 2025.
Pemimpin gereja lokal yang belum setahun menjabat sebagai Uskup Timika itu, mengatakan, akibat kekerasan militer masih menjadi trauma masyarakat Papua.
Trauma itu seketika akan muncul, apabila berkaitan dengan kehadiran militer, operasi keamanan atau Daerah Operasi Militer (DOM).
“Memori pahit ini ada sejak kita kecil sampai kita dewasa sekarang ini,” ujar Uksup.
“Dengan kondisi itu, maka orang Papua sangat mudah emosi, tersinggung dan marah jika melihat saudara-saudara kita memegang senjata dan memakai baju loreng,” tambah Uskup.
Dari mimbar gereja, Uskup juga menyinggung kondisi pengungsi akibat konflik senjata yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua.
Seperti yang saat ini terjadi di Nduga hingga Intan Jaya, Maybrat dan Bintuni.
Penanganan terhadap kelanjutan hidup para pengungsi yang sebagian besar orang asli Papua, seharusnya menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani.
“Pertanyaannya memoria pahit seperti ini kapan berakhir? Kapan selesai? Supaya ada memoria kasih, memoria yang indah menghapus kesedihan, amarah, kekecewaan,” pungkasnya.
Bertepatan dengan misa penutupan tahun 2025, Uskup juga berpesan kepada umatnya untuk menghargai waktu dan menjauhi sikap-sikap yang disebut sebagai anti-Kristus.
Menurut Uskup, anti-Kristus bukan hanya persoalan iman, tetapi juga perbuatan dalam hidup sehari-hari.
Persoalan lain yang juga menjadi sorotan Uskup yakni berkaitan dengan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang merusak hutan adat di Papua.
Serta merusak lingkungan hidup dengan mengatasnamakan pembangunan nasional, namun tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Termasuk penyalahgunaan kekuasaan, perampasan hak rakyat kecil, dan penggunaan seluruh komponen negara demi kepentingan tertentu merupakan wujud nyata sikap anti-Kristus.
“Anti Kristus adalah yang melaksanakan kebijakan PSN tetapi isinya adalah kepentingan perutnya, mereka yang babat habis hutan adat, demi pembangunan nasional tetapi tujuannya bukan untuk rakyat,” sindirnya. (Redaksi)
