TIMIKA, Koranpapua.id– Kasus penyebaran Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficienci Syndrome (HIV/ADID) di dua provinsi di Tanah Papua, kini masuk dalam kondisi darurat.
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua merilis, jumlah kasus HIV/AIDS telah mencapai 23.500.
Jumlah ini menempatkan Kabupaten Jayapura sebagai peringkat pertama dengan jumlah penderita mencapai 1.200.
Dari total jumlah yang ada kasus (Orang Dengan HIV-AIDS ODHA) yang terpapar adalah usia produktif 19-25 tahun sampai usia 49 tahun.
Demikian disampaikan Anton Mote, Ketua KPA Provinsi Papua pada peringatan Hari AIDS Sedunia di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin 1 November 2025.
Anton menjelaskan salah satu penyebab tingginya kasus HIV-AIDS dikarenakan pergaulan bebas yang berujung kepada berhubungan intim secara berisiko.
Untuk pencegahan awal, setiap penderita diwajibkan obat ARV (Antiretroviral), obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV.
“Meski demikian kurangnya kesadaran untuk periksakan diri. Karenanya untuk penanganan kasus HIV-AIDS perlu semua pihak saling sinergi dan kolaborasi aktif untuk eliminasi kasus,” pintanya.
Menyikapi kasus HIV-AIDS yang cukup tinggi, Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri mengingatkan seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam menghadapi epidemi HIV-AIDS secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
“Kasus epidemi HIV-AIDS di Papua cukup tinggi, sehingga kondisi ini menuntut langkah percepatan yang tidak hanya fokus penanganan medis,” ujar Fakhiri.
Fakhiri mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi mewujudkan Papua yang Cerdas, sehat, produktif serta bebas dari infeksi baru HIV.
Nabire Peringkat Pertama di Papua Tengah
Masih di moment Hari AIDS Sedunia, KPA Provinsi Papua Tengah merilis jumlah penderita HIV/AIDS di delapan kabupaten di wilayah itu telah mencapai 22.868 kasus per periode Mei 2025.
Dari jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Nabire pada peringkat teratas dengan jumlah kasus mencapai 10.822.
Terkait dengan terus meningkatnya jumlah penderita, tahun 2026 akan dilakukan pemeriksaan massal HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire.
Pemeriksaan massal merupakan bagian dari upaya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, RT/RW, lembaga adat, hingga organisasi kemasyarakatan.
Rencana pemeriksaan massal ini disampaikan Freny Anouw, Ketua KPA Provinsi Papua Tengah pada peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang berlangsung di Kantor Bupati Nabire, Senin 1 Desember 2025.
Freny Anouw mengapresiasi Pemkab Nabire yang memperingati Hari AIDS Sedunia secara khusus.
“Jadi momen ini digunakan untuk mengenang korban, memperkuat upaya pencegahan dan edukasi masyarakat,” terang Freny.
Freny meminta pemerintah daerah melengkapi layanan kesehatan di bawah.
“Banyak layanan di bawah masih terkendala akses. Maka itu pemerintah daerah perlu melengkapinya supaya masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan,” tegasnya.
Freny juga mengingatkan masyarakat tidak perlu terkejut jika angka kasus meningkat setelah pemeriksaan massal dilakukan. Hal itu menunjukkan layanan kesehatan yang berkelanjutan. (Redaksi)
