TIMIKA, Koranpapua.id- Antrian panjang kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Timika- Kabupaten Mimika, terus saja terjadi sepanjang Mei hingga Juni 2026.
Bahkan para sopir kendaraan terpaksa harus rela menginap di SPBU agar besok paginya bisa lebih awal mendapatkan jatah BBM.
Anehnya, antrian panjang kendaraan terjadi disaat persediaan BBM di Timika masih dalam kondisi normal.
Sementara itu pihak Pertamina berkali-kali menyampaikan bahwa pengisian BBM menggunakan kode digital (Barcode).
Terkait dengan kondisi ini, Viktor Kabey, Mantan Anggota DPRD Mimika, mengatakan dengan menggunakan barcode, seharusnya pemandangan antrian kendaraan tidak perlu terjadi.
Pasalnya dengan pengisian digital itu, dapat memverifikasi kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar.
Dengan barcode atau kode QR juga bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran, karena sistem digital ini telah memuat data spesifik kendaraan.
Seperti, nomor polisi kendaraan, jenis kendaraan dan kapasitas mesin, termasuk kuota harian BBM bersubsidi yang berhak diterima.
“Sudah hampir dua bulan antrean BBM sampai pukul 11:00 WIT sudah habis, padahal kuota untuk Mimika tidak kekurangan stok dan dalam kondisi aman,” ujar Viktor dalam keterangannya kepada koranpapua.id, Rabu 10 Juni 2026.
Viktor yang juga politikus kawakan itu, menyampaikan dukungan terhadap pernyataan yang disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob yang menduga panjangnya antrian kendaraan, dikarenakan adanya pola pengisian BBM secara berulang di SPBU.
Hal itu memunculkan dugaan adanya panic buying maupun potensi penimbunan. Agar kondisi tidak terus terjadi, maka instansi teknis harus segera melakukan langkah pengawasan ketat di lapangan.
“Kalau memang kuota BBM kurang maka pengelolah SPBU harusnya melapor ke DPRD untuk dicarikan solusinya,” tegas Viktor.
Karena menurutnya, kuota BBM yang masuk ke setiap kabupaten/kota harus disampaikan melalui tembusan surat ke DPRD.
“Terkait berapa kuotanya, apakah masih mengalami kekurangan, datanya harus tembusannya disampaikan kepada DPRD”.
“Jangan kita anggap reme satu waktu masyrakat bisa marah. Dan saya lihat selalu saja ada saja benturan seperti di SPBU, khususnya di Nawaripi,” pungkasnya.
Untuk menemukan solusinya, Viktor juga meminta DPRD segera melakukan investigasi sampai ke setiap penampungan pemegang ijin SPBU.
“Soalnya BBM habis di SPBU namun penjual enceran dijalan–jalan ada stok. Ini kan parah tata niaga hancur padahal BBM itu salah satu bisnis yang dikontrol langsung oleh pemerintah,” tutup Viktor. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
