JAKARTA, Koranpapua.id- Mungkin ini menjadi kabar baik buat tenaga kesehatan (Nakes) di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bawa perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.
Ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Budi Gunadi mengatakan, untuk tahap awal akan diberikan kepada 42 ribu orang pendaftar.
“Kita lihat yang memenuhi syarat kan ini harus berpenghasilan rendah ya, Rp7 juta sebulan atau kalau sudah berkeluarga (penghasilannya per bulan) Rp8 juta,” ujar Budi dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis 27 Maret 2025.
Setelah diseleksi, Budi Gunadi mencatat ada 37 ribu perawat, bidan, dan Nakes yang memenuhi persyaratan. Sementara, pemerintah baru akan menyiapkan 30 ribu unit rumah.
Ini akan diberikan untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 nakes lainnya. Subsidi tersebut berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Budi menegaskan 30 ribu orang yang berhak itu tidak terbatas pada pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Tetapi juga diberikan kepada mereka yang bekerja di swasta, asalkan sesuai syarat yang ditetapkan.
“Di semuanya baik di Faskes pemerintah maupun swasta, yang penting masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Budi.
“Syarat nomor dua yang penting, ini harus rumah pertama. Jadi, kalau yang punya suaminya dua, enggak boleh,” sambungnya berkelakar.
Budi mengaku berterima kasih dengan pemberian bantuan FLPP dari pemerintah untuk perawat, bidan, sampai Nakes.
“Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden Prabowo dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu, Maruarar Sirait (Ara), Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk prosesi serah terima kunci pada 28 April 2025.
Ara merinci tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci nanti, yakni Semarang, Magelang dan atau Solo. Ia mengklaim ini sesuai rekomendasi Budi Gunadi Sadikin.
Sementara itu, total pembangunan rumah subsidi untuk kelompok ini diminta harus ada di delapan titik.
Ia meminta dua tempat khusus, yakni di Karawang yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Putih Sari merupakan salah satu inisiator program ini. Dan satu lokasi spesial lain dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara.
“Harus minimal 8 titik, yaitu paling ujung di Aceh. Papua, NTT, Kalimantan Utara, tiga lokasi di Jawa Tengah, di Kerawang Jawa Barat, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi, izin Pak Menkes BGS, buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara,” tambahnya. (Redaksi)
