TIMIKA, Koranpapua.id- Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Mimika, Papua Tengah memberikan pembekalan materi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada 38 dari 45 pelaku usaha yang ada di Mimika.
Pembekalan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Senin 2 Desember 2024 dibuka oleh Frans Kambu, Plt. Asisten II Setda Mimika mewakili Valentinus S. Sumito, Pj. Bupati Mimika.
Frans Kambu didampingi Marselino Mameyao, Plt Kepala Dinas PMPTSP Mimika.
Dalam sosialisasi ini panitia menghadirkan Wiwid Ardianto selaku PKPM Ahli Muda DPMPTSP DIY dan Rajendra Arif Purba Buana selaku Pengawas Penanaman Modal DPMPTSP DIY sebagai narasumber.
Wiwid Ardianto membawakan materi tentang sinergitas perusahaan dan pemerintahan melalui kegiatan CSR/TSLP di Provinsi DIY. Sementara Rajendra Arif menyampaikan materi tentang konsep pengawasan RBA.
Valentinus S. Sumito dalam sambutan yang dibacakan Frans Kambu mengungkapkan, untuk meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan perizinan berusaha di daerah, telah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dan dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Valentinus berharap Dinas PMTSP dapat melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha, baik perorangan dan non perorangan sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Mimika.
Melalui kegiatan ini, juga diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha.
Sehingga dengan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, cukup menjawab semua isu yang berkenaan dengan tantangan umum yang dihadapi oleh pelaku usaha di daerah ini.
Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan efisien.
Dengan sistem ini, proses perizinan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, namun tetap memprioritaskan aspek kepatuhan dan mitigasi risiko.
Dikatakan, Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor tambang, jasa, dan perdagangan.
Karenanya pengawasan yang terintegrasi dan berbasis risiko menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas usaha berjalan secara tertib, aman dan lancar.
Frans kambu diakhir sambutan mengingatkan kepada kepada Dinas PMPTSP bahwa sasaran sosialisasi ini harus bisa memberikan outcome bagi pelaku usaha dan daerah.
Sementara Marselino Mameyao, Plt Kepala Dinas PMPTSP Mimika menjelaskan, sinergitas perusahaan dan pemerintah melalui CSR atau TSLP berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Program CSR perusahaan ini masuk dalam objek pengawasan Dinas PMPTSP,” ujarnya.
Melalui pembekalan ini, peserta mendapatkan pemaparan materi CSR dan juga diberikan pengetahuan mengenai pengawasan RBA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Resiko.
Untuk Dinas PMPTSP diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang sudah berubah menjadi Kementerian Ivestasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.
Atas dasar aturan ini, sehingga Dinas PMPTSP dalam menerapkan sistem pengawasan yang berkoordinasi dengan lima Organisasi Perangakat Daerah (OPD) teknis.
Diantaranya, Disperindag, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, PUPR dan Loka POM. Sedangkan Inspektorat dan Bappeda diundang hadir agar kedua OPD ini juga mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaku usaha.
“Menghadirkan OPD teknis dalam kegiatan ini bertujuan supaya bisa mengetahui bahwa dalam pengawasan CSR, pelaku usaha terintegrasi dengan sistem perizinan berbasis risiko dengan OPD teknis lain,” pungkasnya. (Redaksi)
