TIMIKA, Koranpapua.id- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp7.293.781.587.041,70.
Penetapan angka itu setelah mendapatkan persetujuan tujuh fraksi dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Mimika, Rabu 2 Oktober 2024.
Dengan besaran APBD-P yang cukup fantasistis ini, mendorong Fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Marthinus Walilo, Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat pada Rapat Paripurna itu mengatakan, Pemkab Mimika diminta secepatnya melakukan pembebasan seluruh lahan yang sudah dibangun kantor pemerintahan.
Dengan adanya pembebasan lahan, maka semua lahan tersebut dapat diinventarisir menjadi aset tetap pemerintah.
Pemkab Mimika juga diminta untuk membangun 1.000 unit rumah layak huni yang diberikan secara merata kepada masyarakat Mimika dengan penghasilan rendah, dan tidak hanya difokuskan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah diminta secepatnya melakukan uji coba pengairan air bersih di salah satu kelurahan atau distrik, sehingga menjadi wilayah percontohan.
“Ini bertujuan agar ada kemajuan dari program pemerintah terhadap air bersih yang sampai ini saat masih dinanti-nantikan masyarakat Mimika,” jelasnya.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta Bagian Pemerintahan Setda Mimika melakukan kontrol terhadap kinerja 18 kepala distrik.
Pengontrolan kinerja ini sangat penting, mengingat anggaran yang dialokasikan ke pemerintah distrik cukup besar, namun tata kelola administrasi dan program kemasyarakatan di beberapa distrik tidak berjalan.
“Tugas pelayanan kepala distrik jarang di tempat tugas, tetapi tetap melakukan penggunaan anggaran,” katanya.
Fraksi Partai Demokrat mendesak untuk merevisi waktu pembuangan sampah, titik pembuangan sampah serta sanksi penegakan hukumnya.
“Satpol PP difungsikan untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap Perda Sampah,” pungkasnya.
Mengenai dana Otsus untuk pembiayaan mahasiswa asli Mimika, Fraksi Demokrat menilai selama ini selalu bermasalah.
Karena itu perlu ditinjau langsung sarana dan prasarana di asrama mahasiswa yang ada di luar Timika, sekaligus melihat status keaktifan mahasiswa di kampus.
“Kami meminta penambahan anggaran untuk beasiswa mahasiswa yang ada di luar dan di Timika. Termasuk perhatian pemerintah untuk alokasi dana khusus untuk seragam sekolah harus merata ke wilayah pegunungan,” timpalnya.
Kepada Dinas Perhubungan, jalan alternatif dari Petrosie menuju Jalan Hasannudin agar diberlakukan satu jalur, jika belum ada pelebaran. Ini dikarenakan jalur tersebut sangat sering terjadi kecelakaan.
“Ini sebagai aspirasi masyarakat yang bermukim sepanjang jalan itu, bahwa selalu terjadi kecelakaan setiap harinya, akibat dari padatnya lalu lintas di jalur jalan yang sempit,” bebernya.
Pendataan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial sejak tahun 2009 dan diperbaharui tahun 2013 perlu direvisi kembali, dikarenakan setelah sekian tahun, data itu saja yang dipakai.
“Hal ini akan mengurangi jatah bagi penerima manfaat masyarakat yang berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Dan terkait rencana roling jabatan, Fraksi Partai Demokrat menilai pemerintah perlu melihat anak-anak Amungme-Kamoro yang telah memenuhi pangkat dan golongan untuk diberikan jabatan. (Redaksi)
