TIMIKA, Koranpapua.id- Persoalan pendidikan di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Mimika, Papua Tengah, masih berkutat pada keterbatasan tenaga pengajar serta minimnya infrastruktur dasar.
Kalau pun ada gedung sekolah, namun banyak guru yang tidak menetap di tempat tugas. Akibatnya rasio guru dan murid sangat timpang, di mana satu guru terpaksa mengajar ratusan siswa di enam kelas yang berbeda.
Persoalan ini juga bisa saja terjadi, dikarenakan banyak sekolah di pedalaman belum memiliki fasilitas belajar yang layak dan didukung dengan insfrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih.
Kondisi yang ada menciptakan ketimbangan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan fasilitas pendidikan yang ada di wilayah Kota Timika dan sekitarnya.
Patret buram pendidikan di Mimika, kini sedang dialami oleh anak-anak usia sekolah di wilayah Distrik Tembagapura.
Mereka terpaksa harus belajar seadanya di Sekolah Honai, sebuah sekolah darurat yang dibangun oleh Polsek Tembagapura.
Pada Selasa 16 Juni 2026, Kapolda Papua Brigjen Pol Jermias Rontini di tengah-tengah kesibukannya berkesempatan mengunjungi Sekolah Honai itu.
Dalam kunjungan itu, Kapolda menginisiasi berdialog dengan anak-anak yang selama ini belajar di Sekolah Honai tersebut.
Kapolda Yermias memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan isi hati mereka terkait pengalaman mengikuti proses belajar di sekolah darurat.
Dalam kesempatan itu, seorang perwakilan siswa bernama Tinus Waker, memberanikan diri menyampaikan perasaan hatinya.
“Kami bercita-cita menjadi dokter, polisi, TNI, dan guru. Tapi bagaimana kami bisa meraih cita-cita jika sejak tahun 2017 (sembilan tahun) kami belum memiliki sekolah yang memadai,” ujar Tinus polos.
Mendengar curhatan Tinus, membuat suasana yang sebelumnya sempat ramai berubah menjadi hening.
Menanggapi hal itu, Kapolda Jermias menegaskan bahwa aspirasi anak-anak Tembagapura akan menjadi perhatian serius pihak kepolisian.
“Apa yang disampaikan anak-anak hari ini akan saya teruskan kepada pihak yang berwenang. Kita semua berdoa agar harapan mereka dapat terwujud dan pendidikan di Tembagapura mendapatkan perhatian yang lebih baik,” janji Kapolda Jermias.
Ia menekankan bahwa persoalan krisis pendidikan di Tembagapura tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena setiap anak Papua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
“Saya tidak ingin ada anak-anak yang putus sekolah dan kehilangan masa depannya. Anak-anak ini adalah generasi penerus Papua Tengah yang harus kita selamatkan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut, namun perlu ada solusi nyata. Pemerintah Daerah Mimika, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar agar anak-anak kembali mendapatkan hak pendidikannya secara layak.
Kapolda Jermias mengaku sangat terharu melihat antusiasme belajar yang ditunjukkan oleh anak-anak Tembagapura.
Baginya, kondisi di lapangan menjadi pengingat keras bahwa negara tidak boleh menutup mata terhadap masa depan generasi muda di wilayah terpencil, terutama yang terdampak konflik.
“Mereka memiliki cita-cita yang besar. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, dan tentara. Tugas kita adalah memastikan mimpi-mimpi itu tidak berhenti hanya karena mereka tidak memiliki sekolah yang memadai,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Jermias juga menyerahkan bantuan alat tulis dan perlengkapan belajar kepada perwakilan siswa.
Bantuan ini menjadi simbol bahwa perjuangan anak-anak Tembagapura untuk meraih masa depan tidak berjalan sendirian.
Seperti diketahui, saat ini Sekolah Honai menjadi tempat belajar bagi 55 anak Tembagapura yang terdampak konflik keamanan sejak tahun 2017 akibat gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Konflik yang berkepanjangan tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas pendidikan rusak bahkan terbakar, hingga akhirnya aktivitas sekolah perlahan terhenti total. (Redaksi)
