TIMIKA, Koranpapua.id- Petrus Yumte, Pj. Sekda Mimika menyampaikan rasa kecewanya, karena atap Rumah Dinas (Rumdis) Sekda yang beralamat di Jalan Cenderawasih, SP2 banyak yang bocor.
Hal itu mengakibatkan Rumdis yang baru dua bulan direnovasi dan baru ditempatinya, ketika hujan turun mengalami kebanjiran, akibat banyaknya air yang masuk melalui lubang atap yang bocor.
“Seperti rumah dinas Sekda, itu baru saja direnovasi namun baru dua bulan sudah bocor dimana-mana. Kalau hujan banjir satu rumah. Ini karena pekerjaan tender yang asal-asalan,” tegas Petrus ketika memimpin apel gabungan yang berlangsung di Pelataran Kantor Bupati, SP3, Senin 23 September 2024.
Petrus menegaskan, OPD harus benar-benar melakukan seleksi tender sesuai aturan, sehingga pekerjaan yang dihasilkan juga berkualitas.
Pada kesempatan itu, Petrus menyinggung pekerjaan pemenang tender dalam lelang pekerjaan fisik.
Dikatakan, pekerjaan fisik yang dilakukan seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan dinilai kurang berkualitas.
Karena seharusnya hasil pekerjaan bisa bertahan lama, paling tidak tiga sampai empat tahun.
“Jadi harus pekerjaan itu bisa bertahan lama. Ini baru dua sampai enam enam bulan sudah rusak. Jangan menangkan tender jika kontraktornya mengerjakan asal-asalan. Ini pelayanan kita terhadap masyarakat,” tandasnya.
Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab penuh atas kualitas pekerjaan yang ada. “Jadi kalau pekerjaan kontraktor yang menang lelang asal-asalan, maka yang disalahkan bukan kontraktor melainkan pemerintah,” pungkasnya.
Karena itu Petrus menyarankan agar Pemkab Mimika perlu melakukan perjanjian pakta integritas bersama kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan.
Kepada semua OPD juga diingatkan untuk bekerjasama dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) terkait pekerjaan lelang.
Dikarenakan saat ini sebagian pekerjaan masih tertahan di OPD yang disebabkan kurangnya Pokja di BPBJ.
“Kita kekurangan Pokja, jadi banyak pekerjaan tertumpuk di OPD. Saya berharap OPD bisa bantu Pokja,” sarannya.
Dan jika ada ASN yang mempunyai kemampuan dan keahlian di setiap OPD dapat diikutkan pelatihan sehingga bisa ada penambahan Pokja di BPBJ. (Redaksi)
