TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) gelontorkan anggaran Rp13 miliar lebih, untuk pembayaran pembebasan lahan pembukaan akses jalan dari Bundaran Petrosea menuju Jalan C. Heatubun.
Besaran anggaran belasan miliar yang dibayarkan kepada lima orang pemilik lahan bersumber dari APBD induk 2023.
Dominggus Robert Mayaut, Kepala Dinas PUPR melalui Aldi Padua, Kabid Bina Marga PUPR Mimika melalui sambungan telepon, Sabtu 9 Desember 2023 mengatakan, pembukaan jalan ini guna memudahkan aktivitas masyarakat menuju Bandara Mozes Kilangin Sisi Selatan.
Ia menyebutkan dari lima orang pemilik lahan, empat orangnya sudah menyetujui untuk pembayaran, tinggal satu orang atas nama Katorok yang masih menolak.
Katorok merupakan salah satu pemilik lahan yang melakukan pemalangan beberapa waktu lalu, dan meminta untuk melakukan mediasi ulang dengan pihak-pihak terkait.
“Empat orang sudah setuju dan tiga orang sudah dibayar. Sisa satunya itu kita masih menunggu kelengkapan sertifikatnya. Karena dari empat sertifikat masih kurang satu. Saat ini yang bersangkutan lagi lengkapi. Kalau sudah lengkap semua kami langsung bayar,” jelas Aldi.
Perlu diketahui proyek pembukaan jalan ini dikerjakan oleh CV. Maina Jaya sepanjang 750 meter lebih dengan anggaran Rp10 miliar.
Pengerjaan dimulai tanggal 2 November 2023 lalu yang diawali dengan pembukaan lahan, kliring, mengukur ulang ketinggian (tebal) dan penimbunan.
Asri Akas, pelaksana Kontraktor CV Maina Jaya sebelumnya menjelaskan perhitungan awal ketebalan timbunan 50 Cm, namun setelah dilihat kondisi di lapangan, PPTK meminta ketebalan berubah menjadi 70 Cm.
Asri menyampaikan bahwa jalan yang dibuka dengan panjang hampir 750 lebih dan lebar 40 meter sesuai dengan pembebasan lahan oleh Dinas PUPR.
Namun untuk pembangunan penimbunan badan jalan hanya selebar 30 meter. Sisa 10 meter pada sisi kiri kanan masing-masing lima meter untuk pemasangan boxcalvert (drainase-Red).
Khusus untuk pekerjaan drainase tidak termasuk dalam anggaran Rp10 miliar. PUPR akan kembali menganggarkan pekerjaan drainase tahun 2024.
Dikatakan, sesuai rencana awal ada pengaspalan sebagian namun dalam pelaksanaan kembali kepada PPTK yang menentukan, apakah tetap ada aspal awal atau tidak. Karena pertimbangan lahan baru dibuka sehingga timbunan belum terlalu padat. (Redaksi)
