TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengadakan pertemuan Forum Lintas Perangkat Daerah, Kamis 20 Maret 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappeda Mimika itu, bertujuan untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, terkait program perangkat daerah dengan program yang dihasilkan dalam Musrenbang tingkat distrik.
Ananias Faot, Asisten 1 Setda Mimika, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, diselenggarakannya pertemuan forum perangkat daerah sangat penting.
Karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di Mimika tahun 2026.
Menurut Ananias, penyusunan RKPD merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun, guna menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.
Terutama program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya yaitu program MBG (Makan Bergizi Gratis).
“Saya harap kepala distrik dan pimpinan OPD dalam melaksanakan pembahasan, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026,” pesannya.
Ananias juga mengingatkan kepala distrik untuk merespon aspirasi masyarakat yang sudah disepakati dalam Musrenbang, yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan tetap memperhatikan program skala prioritas.
Selain itu mengevaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu, dengan memperhatikan program atau kegiatan yang belum terselesaikan dan masih perlu untuk dilanjutkan.
“Termasuk merumuskan prioritas program dan kegiatan, indikator yang terukur, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif dari setiap OPD,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Yohana Paliling, Kepala Bappeda Mimika mengingatkan agar semua program yang diusulkan harus disesuaikan dengan visi misi pimpinan daerah, dan juga Asta Cita Presiden Prabowo.
“Kita akan membahas 15 isu strategis pembangunan 2026, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem, inflasi dan stunting,” pungkasnya.
Karenanya kepada setiap OPD, Yohana menyampaikan untuk mengintervensi isu-isu ini dengan program yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat. (Redaksi)
