NABIRE, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah saat ini berupaya untuk memperketat pengendalian inflasi, setelah mengetahui adanya lonjakan harga pangan di sejumlah wilayah itu.
Langkah pengendalian inflasi itu, telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Rabu 29 April 2029.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Papua Tengah, juga dihadiri BPS Nabire dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di lingkup Pemprov Papua Tengah.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu yakni melonjaknya harga beras di Kabupaten Intan Jaya yang kenaikannya mencapai 9,33 persen.
Termasuk melambungnya harga minyak goreng, telur, dan daging ayam yang jauh di atas rata-rata nasional.
Melambungnya harga bahan pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antarantanya, kondisi geografis yang sulit dan hambatan distribusi.
Termasuk ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama pemicu kenaikan harga di wilayah pegunungan tersebut.
Merespons kondisi itu, Pemprov Papua Tengah langsung menyiapkan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Di antaranya operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga penindakan terhadap potensi penimbunan barang.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal, penguatan peran TPID di tingkat kabupaten, serta pengembangan sistem pemantauan harga berbasis data real-time.
Selain itu, gerakan pangan murah dan program menanam juga akan diperluas untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menegaskan bahwa seluruh intervensi harus dilakukan secara spesifik sesuai kondisi wilayah, cepat, dan berbasis data agar mampu menjaga daya beli masyarakat. (Redaksi)
