TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diingatkan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Pasalnya, SPIP merupakan proses yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, guna memberikan keyakinan atas tercapainya sasaran pembangunan daerah.
Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan pada kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Strategis dan Risiko Operasional serta Asistensi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapenda Mimika, Senin 8 Juni 2026.
Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dan Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika Dwi Cholifah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Kristo menjelaskan, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan karena mampu mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian program dan kegiatan.
Dengan memahami risiko sejak tahap perencanaan, pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah pengendalian yang tepat sehingga tujuan pembangunan tetap dapat dicapai.
Kristo juga mengungkapkan bahwa hasil penilaian maturitas SPIP terintegrasi di Kabupaten Mimika masih berada pada angka 2,8, sementara target minimal yang harus dicapai adalah level 3.
Selain itu, Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi juga masih memerlukan penguatan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap manajemen risiko, SPIP, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati menyampaikan, dengan tata kelola pemerintahan yang baik dapat memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara manajemen risiko digunakan untuk mengelola ketidakpastian dan potensi hambatan, sedangkan SPIP berfungsi memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Jadi ketiga aspek di atas tidak bisa dipisahkan tetapi harus berjalan searah sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai,” kata Bupati.
Dengan menekankan penerapan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan kualitas perencanaan, pengambilan keputusan, efektivitas penggunaan APBD, serta keberhasilan program prioritas pemerintah daerah.
Langkah tersebut juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
