TIMIKA, Koranpapua.id- Bupati Nabire Mesak Magai meminta pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai membebani keuangan daerah dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Papua.
Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas serta para kepala daerah se-Tanah Papua di Timika, Kamis 30 Juli 2026.
Salah satu yang disorot Mesak ialah pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurutnya, pemerintah daerah kini harus menanggung beban belanja pegawai setelah dukungan pendanaan dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia.
“Tahun pertama kami diberi alokasi gaji P3K supaya kami mengangkat pegawai, setelah itu tidak ada lagi. Sekarang kami membayar gaji P3K dari dana bagi hasil dan PAD yang kami miliki.” ujar Mesak.
“Sebetulnya belanja pegawai harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena ini kebijakan pemerintah pusat,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai skema pembiayaan gaji P3K agar tidak terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Mesak juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali sejumlah program nasional, seperti Koperasi Merah Putih dan program kampung nelayan.
Karena menurutnya, pendekatan pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena kebutuhan utamanya masih terletak pada pembangunan infrastruktur dasar.
“Bagi kami, program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih, kampung nelayan, dan sebagainya itu tidak efektif bagi Papua. Kalau bisa, tambahkan DAK untuk kami bangun infrastruktur di Papua demi percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, penerapan program yang tidak mempertimbangkan kondisi riil daerah justru berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan.
“Kalau program itu dipaksakan oleh pemerintah pusat, saya khawatir justru akan menimbulkan persoalan di masyarakat,” kata Mesak. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
