TIMIKA, Koranpapua.id- Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah (DPR PPT), John NR Gobai, mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Terpadu (KNT) di wilayah pesisir Kabupaten Mimika.
KNT nantinya akan dibangun lengkap dengan fasilitas pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar SPBN).
Hal itu sampaikan John Gobai saat hearing bersama Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong.
Hearing yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Selasa 5 Mei 2026, juga dihadiri pimpinan DPR PPT.
Dalam pertemuan itu, John Gobai menilai kawasan pesisir seperti Pomako memiliki potensi besar di sektor perikanan, namun hingga kini belum didukung infrastruktur yang memadai.
“Kampung nelayan ini program lama. Saya waktu masih di Jayapura (DPR Papua-Red) sudah kita dorong agar di Pomako dan Nabire harus ada kampung nelayan. Saya terinspirasi dengan Muara Angke, bagus sekali,” katanya.
Ia menjelaskan, program ini sebenarnya sudah dirintis sebelum adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), tapi tidak berlanjut setelah pemekaran wilayah.
Karena itu, program ini perlu dihidupkan kembali sebab sejalan dengan program nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, John Gobai pada kesempatan itu secara terbuka mengingatkan agar pelaksanaan program ini tidak dipolitisasi.
“Kampung nelayan itu penting. Kita bersyukur karena program Presiden hari ini harus membangun Kampung Nelayan Merah Putih. Jangan dipertentangkan dan dipolitisir karena tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan mendesak SPBN di wilayah pesisir. Menurutnya, nelayan di Pomako masih kesulitan mendapatkan BBM.
“Saya suka sekali main ke Pomako. Jadi yang saya ketahui mereka punya persoalan terkait dengan BBM yang sangat terbatas karena memang tidak ada SPBN di sana,” katanya.
John Gobai menegaskan, kampung nelayan yang dimaksud bukan sekadar permukiman, tapi harus jadi pusat ekonomi terpadu.
Adapun fasilitas yang perlu dilengkapi berupa SPBN, pabrik es, dan sistem distribusi hasil tangkap yang lebih rapi.
John Gobai juga mendorong pengelolaan berbasis koperasi dengan melibatkan dinas terkait.
Di sisi lain, John Gobai menyinggung praktik distribusi hasil perikanan yang belum sepenuhnya menguntungkan daerah, termasuk aktivitas transshipment di laut.
Ia berharap ada kebijakan agar sebagian hasil tangkap bisa didaratkan di PPI Pomako. “Emas biru (laut) ini harus bermanfaat bagi orang Mimika. Mereka harus sejahtera karena emas birunya,” pungkasnya.
John Gobai juga mengaitkan program ini dengan filosofi hidup masyarakat pesisir Mimika, yaitu 3S (Sagu, Sampan, Sungai), yang menunjukkan kedekatan masyarakat dengan alam.
Lebih lanjut dikatakan, pembangunan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, hingga masyarakat adat, terutama soal penyediaan lahan.
Dari sisi regulasi, DPR Papua Tengah kata dia juga sudah menetapkan Perda tentang Pemberdayaan Nelayan Orang Asli Papua dan akan mendorong fasilitasi ke kementerian terkait.
“Sekarang kita butuh dukungan dari masyarakat pesisir di Mimika agar emas birunya itu menyejahterakan nelayan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
