TIMIKA, Koranpapua.id- Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alvian Akbar Balyanan menyebutkan bahwa, selain konflik sosial, kasus begal dan pencurian di wilayah Kota Timika masih cukup tinggi.
Kondisi ini dinilai sangat mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di rumah maupun di luar rumah.
Hal ini disampaikan Alvian dihadapan petinggi TNI-Polri yakni, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Teuku Jozanda dan Danyon B Pelopor Polda Papua Tengah Kompol Onosimus Umbu Sairo.
Kedua pimpinan TNI-Polri ini hadir bersama Kepala Kesbangpol Mimika Ronny Marjen dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat DPRK Mimika, Rabu 15 April 2025.
Pada rapat tersebut, jajaran pihak Polres Mimika tidak hadir sehingga akan dijadwalkan kembali pada pertemuan lanjutan.
Alvian menjelaskan bahwa rapat ini menghadirkan unsur TNI dan Polri untuk memaparkan kondisi di lapangan.
Dengan demikian Komisi I dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait situasi keamanan di wilayah Kabupaten Mimika.
Termasuk pemetaan daerah rawan konflik serta tingkat eskalasi yang terjadi.
“Pada prinsipnya, kami ingin mengetahui wilayah mana saja yang memiliki potensi konflik, serta daerah yang sudah terjadi konflik namun belum mengalami penurunan eskalasi,” ujarnya.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain Kwamki Narama, Kapiyaya, serta sejumlah distrik di wilayah pegunungan yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
Hasil pemetaan ini akan menjadi bahan bagi Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik DPRK Mimika dalam merumuskan langkah strategis ke depan.
Selain itu, data terkait wilayah Kapiraya juga akan diserahkan kepada Pansus Tapal Batas.
“Data ini akan kami perbarui sebagai bahan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pansus Penanganan Konflik dalam kerja-kerja ke depan,” jelasnya.
Terkait konflik di Kwamki Narama, Alvian menyebutkan bahwa perhatian ke depan difokuskan pada upaya pemulihan pascakonflik.
“Yang perlu didorong saat ini adalah pemulihan pascakonflik, baik dari sisi sosial, adat, infrastruktur, maupun kondisi psikologis masyarakat, termasuk anak-anak sekolah,” katanya.
Seluruh upaya pemulihan tersebut kata dia nantinya akan menjadi bagian dari kerja Pansus Penanganan Konflik DPRK Mimika. (*)
