JAKARTA, Koranpapua.id- Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia dalam catatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, selama kepimpinannya 17 kali berkunjung ke tanah Papua.
Bahkan pada awal kekuasaannya ketika pertama kali memimpin Indonesia tahun 2014, Jokowi sempat dipersepsikan bak Tuhan oleh masyarakat Papua.
Kecintaan masyarakat Papua terhadap Jokowi itu, berawal ketika Jokowi menghadiri perayaan Natal di Papua, setelah dirinya dilantik sebagai Presiden pada 29 Desember 2014.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai saat menerima audiensi sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 9 Februari 2026 lalu.
Yorrys mengatakan, kebetulan saat itu dirinya yang mendampingi Jokowi ketika merayakan Natal di Papua.
“Dengan sambutan beliau pada malam Natal itu, masyarakat Papua merasa beliau seperti Tuhan Yesus yang datang membawa keselamatan bagi orang Papua,” ujar Yorrys.
Dalam pertemuan dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil itu, DPD RI menerima aduan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang terus berulang.
Menurut Yorrys, Jokowi tercatat sebagai presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Selama dua periode menjabat selama 10 tahun sebagai Presiden Indonesia.
Namun sayang, intensitas kunjungan tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan penyelesaian konflik.
“Beliau adalah presiden satu-satunya di Republik ini yang sudah datang 17 kali ke Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan?” ujar Yorrys.
Yorrys menilai eskalasi konflik di Papua hingga kini masih tinggi. Bahkan, Amnesty International sempat merilis laporan yang menyoroti dugaan pelanggaran HAM selama era pemerintahan Jokowi.
“Ini kan satu apa sih yang terjadi di sana. Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau tukang apa ya datang memberikan janji kan,” katanya.
Yorrys juga mengakui sulitnya mengangkat persoalan kekerasan di Papua menjadi isu nasional. Ia menyebut adanya tekanan kuat agar persoalan tersebut tidak meluas ke ruang publik.
“Sekarang ini kan ditekan sampai begitu hebat. Tapi itu bukan menjadi penghambat buat kami. Ini menjadi dorongan, tinggal momentum kita mengapitalisasi ini dan ini momentum pertama yang saya anggap paling penting,” ujarnya.
Dalam audiensi terkait situasi HAM di Papua itu diterima Yorrys bersama Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma.
Hadir pula sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Amnesty International (AI), Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), YLBHI, KontraS, PGI, hingga Koalisi Solidaritas Papua.
“Jadi hari ini kami Amnesty International bersama sejumlah warga dari Papua, menyampaikan sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai audiensi.
Usman menyebut laporan yang disampaikan mencakup dugaan pelanggaran HAM di sejumlah wilayah, mulai dari Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, hingga Yahukimo. (Redaksi)
